Intisari-online.com - Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959.
Hal ini memang diwarnai dengan semangat demokrasi dan partisipasi rakyat yang tinggi.
Namun, di balik gejolak politik yang terjadi saat itu, terdapat hambatan signifikan dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Berikut beberapa faktor utama pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan.
1. Ketidakstabilan Politik:
Pergantian Kabinet yang Sering: Kabinet silih berganti dengan cepat, rata-rata hanya bertahan beberapa bulan.
Hal ini mengakibatkan program pembangunan yang tertunda dan terhambat karena pergantian kepemimpinan dan visi misi kabinet.
Dominasi Ideologi Politik: Para pemimpin partai lebih fokus pada kepentingan politik dan ideologis partainya masing-masing dibandingkan dengan kepentingan nasional.
Hal ini menyebabkan program pembangunan terpolitisasi dan tidak terlaksana secara objektif.
Konflik Antarpartai: Persaingan antarpartai yang tajam dan ketegangan politik yang tinggi menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Kekurangan Sumber Daya:
Keterbatasan Dana: Kekayaan negara masih minim dan belum dikelola secara optimal, sehingga dana yang tersedia untuk pembangunan nasional terbatas.
Kurangnya Tenaga Ahli: Ketersediaan tenaga ahli dan profesional dalam bidang pembangunan masih minim, sehingga menghambat pelaksanaan program-program pembangunan.
Infrastruktur yang Lemah: Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan masih belum memadai, sehingga menyulitkan distribusi barang dan jasa serta menghambat konektivitas antarwilayah.
3. Fokus pada Urusan Politik:
Prioritas pada Konsolidasi Politik: Pada masa awal kemerdekaan, fokus utama pemerintah adalah pada konsolidasi politik dan pemulihan keamanan setelah lepas dari penjajahan Belanda.