Hubungan dan Kedudukan Antara Pemerintah dengan Pekerja atau Buruh dalam Perjalanan Sejarah Perkembangan Kaum Buruh di Indonesia

Masa Kolonial Belanda (1602-1942)

Awal Mula: Eksploitasi tenaga kerja buruh perkebunan dan pekerja paksa (kuli) menjadi ciri utama masa ini.

Kebijakan Pemerintah: Pemerintah kolonial lebih berpihak pada pengusaha dan menerapkan aturan yang mengeksploitasi buruh, seperti Poenale Sanctie (1830) dan Kontrak Kerja Paksa (1880).

Perkembangan: Lahirnya organisasi buruh pertama, Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1903, menandai perlawanan buruh.

Peran Pemerintah: Pemerintah kolonial represif terhadap organisasi buruh dan melarang aksi demonstrasi.

Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Kebijakan Pemerintah: Pengerahan tenaga kerja paksa (romusha) yang brutal dan eksploitatif diberlakukan.

Perlawanan: Buruh bahu-membahu dengan rakyat melawan penjajah.

Peran Pemerintah: Pemerintah Jepang tetap represif terhadap organisasi buruh.

Baca Juga: Inilah Kabinet Yang Dibentuk Soeharto Setelah Menjabat Sebagai Presiden

Masa Kemerdekaan (1945-Sekarang)

Awal Kemerdekaan: Masa ini penuh gejolak dengan perjuangan buruh untuk mendapatkan hak-haknya.

Kebijakan Pemerintah: Lahirnya berbagai undang-undang ketenagakerjaan, seperti UU No. 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan.

Perkembangan: Munculnya organisasi buruh yang independen, seperti SOBSI (1946) dan FBSI (1950).

Peran Pemerintah: Peran pemerintah dalam melindungi buruh masih lemah, terutama di masa Orde Baru.

Era Reformasi: Sejak 1998, terjadi perbaikan dalam hubungan dan kedudukan buruh, seperti pengakuan hak untuk berserikat dan berunding.

Tantangan: Masih banyak pelanggaran hak buruh, seperti upah murah, PHK sepihak, dan outsourcing.

Kesimpulan:

Hubungan dan kedudukan antara pemerintah dengan pekerja/buruh di Indonesia terus berkembang.

Perjuangan buruh selama ini telah menghasilkan kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh.

Pentingnya:

Memahami sejarah hubungan pemerintah dan buruh untuk belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik.

Baca Juga: Sejarah Tradisi Mudik di Indonesia, Sudah Ada Sejak Zaman Kerajaan Majapahit

Menyadari peran penting buruh dalam pembangunan bangsa dan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.