Beberapa lembaga survei yang masih bertahan di era Orde Baru antara lain adalah Lembaga Survei Nasional (LSN), Lembaga Survei Kebijakan Publik (LSKP), dan Lembaga Survei Konsultan Citra Indonesia (KCI).
Namun, setelah terjadi reformasi pada tahun 1998, lembaga survei di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang pesat dan dinamis, seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi dan partisipasi publik.
Beberapa lembaga survei baru bermunculan, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia (Indikator), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Charta Politika, dan lainnya.
Lembaga survei baru ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga survei lama, terutama dalam hal metodologi, teknologi, dan orientasi.
Lembaga survei baru lebih banyak menggunakan metode survei opini publik dengan sampel acak dan representatif, serta menggunakan teknologi komputer dan telepon seluler untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
Lembaga survei baru juga lebih banyak berorientasi pada kepentingan publik, terutama dalam hal menyediakan informasi dan data yang akurat, obyektif, dan transparan mengenai berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan kehidupan masyarakat.
Salah satu lembaga survei baru yang cukup menonjol dan berpengaruh adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang didirikan pada tahun 2003 oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI).
LSI merupakan lembaga survei yang independen, non-partisan, dan nirlaba, yang menyediakan jasa riset bagi berbagai kalangan yang berkepentingan dengan opini publik, terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun daerah dan pembuatan kebijakan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
LSI juga dikenal sebagai lembaga survei yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi, karena bekerja atas dasar prinsip-prinsip akademik dan analisis statistik yang relevan, serta bersandar pada kode etik survei opini publik yang ditetapkan oleh International Association of Public Opinion Research (IAPOR).
LSI juga memiliki jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga akademik, media, dan organisasi masyarakat sipil, baik di dalam maupun di luar negeri.
LSI dipimpin oleh Djayadi Hanan sebagai Direktur Eksekutif, yang merupakan seorang akademisi dan peneliti yang ahli di bidang politik, pemilu, dan demokrasi.
Baca Juga: Sejarah Singkat Hari Ibu 22 Desember, Berawal dari Kongres Perempuan
Selain itu, LSI juga memiliki sejumlah peneliti dan analis yang kompeten dan profesional, seperti Rully Akbar, Ardian Sopa, Burhanuddin Muhtadi, Dodi Ambardi, dan lainnya.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah lembaga survei di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan berliku, dari masa Orde Baru hingga masa.