Mengungkap Latar Belakang di Balik Peristiwa Genjatan Senjata Israel-Hamas, Ada Peran AS hingga Qatar

Afif Khoirul M

Penulis

Ilustrasi - Israel dan Hamas setuju untuk melakukan genjatan senjata.

Intisari-online.com - Belakangan Israel dan Hamas mengumumkan gencatan senjata.

Gencatan senjata ini merupakan hasil dari upaya diplomasi yang melibatkan berbagai negara dan organisasi, termasuk Qatar, Mesir, PBB, dan AS.

Namun, apa yang menjadi latar belakang di balik gencatan senjata ini?

Peran Qatar

Qatar adalah salah satu negara yang berperan penting dalam mencapai gencatan senjata Israel-Hamas.

Qatar memiliki hubungan baik dengan Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza sejak 2007.

Qatar juga memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi kepada penduduk Gaza, yang mengalami krisis akibat blokade Israel dan Mesir.

Selain itu, Qatar juga memiliki pengaruh di AS, yang merupakan sekutu utama Israel.

Qatar berperan sebagai mediator antara Hamas dan Israel, dengan mengirim utusan khususnya, Mohammed al-Emadi, ke Gaza dan Tel Aviv untuk melakukan negosiasi.

Qatar juga berkoordinasi dengan Mesir, yang juga menjadi mediator utama dalam konflik ini.

Kemudian Qatar juga menekan AS untuk mengambil sikap lebih netral dan mendesak Israel untuk menghentikan serangan udaranya.

Baca Juga: Kisah Raja Faisal, Sang Pemberani yang Menantang AS demi Kemerdekaan Palestina

Peran AS

AS adalah negara yang memiliki hubungan strategis dan historis dengan Israel.

AS adalah penyedia bantuan militer terbesar bagi Israel, dan juga pelindung Israel di Dewan Keamanan PBB.

AS juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Timur Tengah, yang merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya dan berpengaruh secara global.

AS awalnya mendukung hak Israel untuk membela diri dari serangan roket Hamas, dan menolak usulan untuk mengeluarkan pernyataan bersama di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata.

Namun, seiring berlanjutnya pertempuran, AS mulai mengubah sikapnya dan meningkatkan tekanannya terhadap Israel untuk mengakhiri konflik.

Presiden AS, Joe Biden, berbicara beberapa kali dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan menyampaikan harapannya agar gencatan senjata segera tercapai.

AS juga mengirim utusan khususnya, Hady Amr, ke Timur Tengah untuk melakukan diplomasi dengan Israel, Mesir, dan Palestina.

Faktor-Faktor Lain

Selain peran Qatar dan AS, ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya gencatan senjata Israel-Hamas. Beberapa faktor tersebut adalah:

- Tekanan internasional: Konflik Israel-Hamas menimbulkan kecaman dan protes dari berbagai negara dan organisasi internasional, yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional oleh kedua belah pihak.

Beberapa negara, seperti Turki, Iran, dan Pakistan, juga mengekspresikan dukungan mereka terhadap Hamas dan Palestina.

Baca Juga: Menurut Presiden AS, Ini Satu-satunya Solusi Untuk Mengakhiri Konflik Palestina-Israel

PBB, Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam juga menyerukan gencatan senjata secepatnya.

- Kondisi di Gaza: Gaza adalah wilayah yang sangat padat penduduk, dengan sekitar 2 juta orang yang tinggal di luas 365 km persegi.

Gaza juga mengalami keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan layanan kesehatan, yang diperparah oleh blokade Israel dan Mesir.

Serangan udara Israel menghancurkan ratusan bangunan, termasuk rumah sakit, sekolah, dan media.

Ribuan orang mengungsi dari rumah mereka, dan menghadapi ancaman kelaparan dan penyakit.

- Situasi politik di Israel: Israel sedang mengalami krisis politik, dengan tidak adanya pemerintahan yang stabil setelah empat kali pemilihan umum dalam dua tahun terakhir.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga sedang menghadapi tuduhan korupsi dan persidangan di pengadilan.

Pertempuran dengan Hamas meningkatkan popularitas Netanyahu di kalangan sayap kanan Israel, tetapi juga menimbulkan kritik dari oposisi dan masyarakat sipil.

Beberapa analis juga menilai bahwa Netanyahu menggunakan konflik ini untuk menggagalkan pembentukan koalisi pemerintahan baru yang tidak melibatkannya.

Artikel Terkait