Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang dianggap tidak revolusioner dan pro-Belanda.
Amir Sjarifuddin diduga terlibat dalam pemberontakan ini, karena ia memiliki hubungan dekat dengan PKI dan pernah menjadi anggota Komite Sentral PKI pada tahun 1946.
Namun, Amir Sjarifuddin membantah keterlibatannya dan mengklaim bahwa ia hanya berusaha untuk menengahi konflik antara pemerintah dan PKI.
Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan pemerintah, dan Amir Sjarifuddin ditangkap dan dihukum mati pada 19 Desember 1948.
- Perjanjian Renville: Pada 17 Januari 1948, pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Renville, yang merupakan hasil dari perundingan yang disponsori oleh Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Australia, dan Belgia).
Perjanjian ini mengakui kedaulatan Belanda atas sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali Jawa, Sumatera, dan Madura.
Perjanjian ini juga mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menarik pasukannya dari daerah-daerah yang diklaim oleh Belanda.
Amir Sjarifuddin adalah salah satu penandatangan perjanjian ini, sebagai menteri pertahanan dan perdana menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Soekarno pada saat itu.
Perjanjian ini menuai banyak kritik dari rakyat Indonesia, terutama dari kalangan militer dan nasionalis, yang menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan.
Akibatnya, Amir Sjarifuddin mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 Januari 1948.
- Peristiwa G30S: Pada 30 September 1965, terjadi percobaan kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September (G30S), yang merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang berafiliasi dengan PKI.