Intisari-online.com - Pada tanggal 18 September 1948, sebuah peristiwa berdarah terjadi di kota Madiun, Jawa Timur.
Sebuah kelompok bersenjata yang terdiri dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan PKI dan FDR terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, serta pengaruh ideologi komunisme yang dibawa oleh Musso, pemimpin PKI yang baru pulang dari Uni Soviet.
Pemberontakan ini berakhir dengan penumpasan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang loyal kepada pemerintah, serta pembantaian massal terhadap para simpatisan PKI dan FDR.
Pemberontakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena memberikan alasan bagi Belanda untuk melancarkan agresi militer kedua.
Siapa Musso?
Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang lahir di Kediri pada tahun 1897.
Dia bergabung dengan PKI pada tahun 1920, dan menjadi salah satu pemimpinnya pada tahun 1923.
Dia juga terlibat dalam pergerakan nasionalis, dan sempat menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) Hindia Belanda.
Pada tahun 1926, dia terlibat dalam pemberontakan PKI di Jawa Barat dan Sumatera, yang gagal dan berujung pada penangkapan dan pembunuhan ribuan anggota PKI.
Musso sendiri berhasil melarikan diri ke Singapura, lalu ke Uni Soviet.
Di Uni Soviet, Musso mendapatkan pendidikan politik dan militer dari Partai Komunis Uni Soviet (PKUS).
Baca Juga: Kisah-kisah Lucu Nan Menegangkan Di Tengah-tengah Peristiwa G30S Yang Berdarah-darah
Dia juga menjadi anggota Komintern (Komunis Internasional), sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan revolusi komunis di seluruh dunia.
Musso menjadi salah satu perwakilan Asia di Komintern, dan bertanggung jawab untuk mengawasi gerakan komunis di Asia Tenggara.
Dia juga menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Malaya (PKM), yang kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Malaya dari penjajahan Inggris.
Musso kembali ke Indonesia pada bulan Juli 1948, setelah mendapatkan izin dari pemerintah Uni Soviet.
Dia datang bersama dengan beberapa orang lain yang juga merupakan anggota PKI yang pernah mengasingkan diri di Uni Soviet, seperti Alimin, Amir Sjarifuddin, Setiadjit, Maruto Darusman, dan Sudisman.
Mereka disebut sebagai "kelompok Moskow", karena mereka membawa pengaruh ideologi komunisme ala Moskow ke Indonesia.
Apa itu Jalan Baru?
Jalan Baru adalah sebuah konsep politik yang diajukan oleh Musso kepada PKI dan FDR setelah dia kembali ke Indonesia.
Konsep ini didasarkan pada analisis Musso terhadap situasi politik dan ekonomi Indonesia pada saat itu.
Menurut Musso, Indonesia sedang menghadapi tiga masalah utama, yaitu:
Ancaman agresi militer Belanda, yang ingin merebut kembali wilayah Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Krisis ekonomi akibat inflasi, kelangkaan barang-barang pokok, korupsi, dan ketimpangan sosial.
Kegagalan pemerintahan Sukarno-Hatta dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, karena mereka terlalu kompromis dengan golongan feodal, kapitalis, agamis, dan militer.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Musso mengusulkan agar PKI dan FDR melakukan revolusi sosialis untuk menggulingkan pemerintahan Sukarno-Hatta, dan mendirikan Republik Soviet Indonesia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip komunisme.
Musso juga mengklaim bahwa revolusi sosialis ini sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk "membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".
Konsep Jalan Baru ini mendapat dukungan dari sebagian besar anggota PKI dan FDR, terutama dari kelompok Moskow.
Namun, konsep ini juga mendapat penolakan dari sebagian anggota PKI dan FDR yang masih setia kepada pemerintahan Sukarno-Hatta, serta dari partai-partai politik lain yang tidak setuju dengan ideologi komunisme.
Konsep ini juga menimbulkan kecurigaan dari pihak militer, yang merasa terancam oleh rencana PKI dan FDR untuk membentuk tentara rakyat sendiri.