Penulis
Intisari-Online.com -Apa itu Demokrasi Pancasila? Mengapa konsep demokrasi ini dipilih oleh Indonesia pada masa Orde Baru?
Bagaimana sejarah Demokrasi Pancasila di Indonesia? Dan mengapa konsep demokrasi ini gagal dijalankan secara baik dan benar?
Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengulas secara lengkap dan mendalam tentang Demokrasi Pancasila, mulai dari pengertian, latar belakang, pelaksanaan, hingga penyebab kegagalannya.
Sejarah Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998).
Konsep ini berbeda dengan Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno (1959-1965) sebelumnya.
Demokrasi Pancasila muncul sebagai bentuk penolakan terhadap Demokrasi Terpimpin yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi Pancasila dimulai sejak Soeharto mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966, yang memberinya kewenangan untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno.
Menurut Mahfud MD dalam bukunya Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan (2003), Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
Jika mufakat tidak tercapai, maka pemimpin tidak boleh bertindak sepihak, melainkan harus mengadakan voting (pemungutan suara).
Baca Juga: Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia, Mulai dari Cikal Bakal
Hal ini sangat berlawanan dengan Demokrasi Terpimpin yang memberikan hak prerogatif kepada pemimpin untuk menentukan kebijakan ketika mufakat tidak tercapai.
Pada 16 Agustus 1967, Soeharto mendefinisikan Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi berkedaulatan rakyat yang didasarkan dan diselaraskan dengan sila-sila dalam Pancasila.
Demokrasi Pancasila juga menciptakan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga tidak ada konflik yang berlebihan atau konsensus yang berlebihan.
Penyebab Kegagalan
Namun, Demokrasi Pancasila tidak berhasil diimplementasikan secara baik dan benar.
Dalam praktiknya, terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia.
Arif Wijaya dalam jurnal ilmiahnya Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan RI (2014) menyebutkan beberapa faktor penyebab kegagalan Demokrasi Pancasila, yaitu:
* Tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, sehingga Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun
* Rekrutmen politik yang tertutup, sehingga hanya orang-orang dekat Soeharto yang mendapat posisi penting
* Pemilu yang tidak demokratis, sehingga partai-partai oposisi tidak memiliki kesempatan untuk bersaing
* Pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap aktivis, mahasiswa, dan tokoh-tokoh kritis
* Praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang merajalela, sehingga menyebabkan kerugian negara dan rakyat
Demokrasi Pancasila runtuh bersama dengan Orde Baru pada 1998.
Krisis ekonomi, pelanggaran HAM dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi.
21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya kepada BJ Habibie.
Demikianlah penjelasan sejarah Demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang sejarah demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Singkat Demokrasi, Hingga Memasuki Zaman Pertengahan