Ketika itu memang banyak dari anggota militer yang menjadi pimpinan politik.
Selain dari ranah militer, mereka memainkan peran dalam perpolitikan daerah.
Hal inilah yang membuat petinggi TNI saat itu, Abdul Haris Nasution, ingin merasionalisasi tentara dan mengurangi jumlahnya.
Ketika masalah itu sedang terjadi, muncul keinginan dari Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution untuk mengembalikan tentara sesuai fungsinya.
Kondisi itu mendapat respons tak baik dari pihak Kolonel Bambang Supeno.
Dia tak sependapat dengan AH Nasution.
Bambang Supeno bahkan menganggap kinerja AH Nasution tak baik.
Akhirnya, Supeno mengirimkan surat ke parlemen karena merasa tak puas dengan kepemimpinan AH Nasution.
Internal militer pun terpecah dan membawa masalah ini ke parlemen.
DPRS ikut andil dalam masalah itu.
DPRS membuat beberapa mosi menyikapi masalah yang terjadi di internal TNI.
Kemunculan mosi ini yang menjadi sebuah persoalan karena dinilai terlalu intervensi terhadap masalah TNI.