Intisari-online.com - Politik uang merupakan salah satu fenomena yang meresahkan masyarakat Indonesia, khususnya menjelang pemilihan umum.
Praktik ini melibatkan pemberian uang atau imbalan lainnya kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.
Politik uang tidak hanya merugikan hak-hak demokratis masyarakat, tetapi juga menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi bagi para calon anggota legislatif.
Salah satu tokoh politik yang mengungkapkan besarnya biaya politik di Indonesia adalah Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam pidato kebudayaannya di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/8/2023) malam WIB, Cak Imin menyatakan bahwa untuk menjadi anggota DPR dari Jakarta, seorang calon harus mengeluarkan biaya hingga Rp 40 miliar.
"Kalau mau jadi anggota DPR dari Jakarta, harus siap-siap mengeluarkan biaya Rp 40 miliar," katanya.
Itu belum termasuk biaya kampanye dan lain-lain.
"Kalau dari daerah lain mungkin lebih murah, tapi tetap saja mahal," kata Cak Imin di hadapan para peserta pidato kebudayaan.
Cak Imin menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya politik menjadi mahal di Indonesia, terutama di Jakarta.
Pertama, jumlah pemilih yang sangat banyak. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih di Jakarta pada pemilu 2023 mencapai 10.837.000 orang.
Dengan asumsi rata-rata biaya perolehan suara Rp 100.000 per orang, maka seorang calon harus mengeluarkan Rp 1 miliar untuk mendapatkan 10.000 suara.
Kedua, luas wilayah yang harus dijangkau oleh calon.
Jakarta terdiri dari enam kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, dengan total luas wilayah 661,52 km2.
Seorang calon harus menjangkau seluruh wilayah tersebut dengan menggunakan berbagai sarana transportasi dan komunikasi yang membutuhkan biaya.
Ketiga, tingkat persaingan yang sangat ketat antara calon.
Menurut data KPU, ada 1.200 calon anggota DPR dari Jakarta yang bertarung untuk merebut 85 kursi di Senayan.
Dengan kata lain, setiap kursi diperebutkan oleh rata-rata 14 calon.
Hal ini membuat calon harus berusaha keras untuk menarik perhatian dan simpati pemilih dengan berbagai cara.
Keempat, praktik politik uang yang sudah menjadi budaya di masyarakat.
Cak Imin mengaku prihatin dengan maraknya politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.
Ia mencontohkan beberapa kasus politik uang yang terjadi di berbagai daerah, seperti pembagian sembako, uang tunai, pulsa, voucher belanja, dan lain-lain kepada pemilih.
"Politik uang ini sangat merugikan rakyat dan negara. Rakyat menjadi tidak mandiri dan tidak kritis dalam memilih pemimpinnya. Negara menjadi rugi karena anggaran publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Calon anggota DPR juga menjadi rugi karena harus mengeluarkan biaya besar tanpa jaminan akan terpilih," ujar Cak Imin.
Baca Juga: Dari Sekber Golkar Hingga Partai Golkar,Perjalanan Politik Golongan Karya di Indonesia
Cak Imin menyerukan agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan keyakinan dan kesepengetahuan.
Ia juga mengajak para calon anggota DPR untuk bersih dari praktik politik uang dan menjunjung tinggi etika politik.
"Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan politik uang. Kita harus membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia. Kita harus memilih pemimpin yang amanah, jujur, cerdas, dan berintegritas. Kita harus menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat," tutup Cak Imin.
Demikian artikel yang saya buat dengan judul Politik Uang Merajalela, Cak Imin Sebut Butuh Rp 40 Miliar untuk Jadi Anggota DPR dari Jakarta.