Lantas dari mana sumber utang tersebut?
Menurut data Kementerian Keuangan, sebagian besar utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.580,02 triliun.
SBN adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor dan memberikan imbal hasil atau keuntungan kepada investor tersebut.
SBN bisa diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
SBN dalam mata uang rupiah antara lain Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Negara Ritel (SR), Obligasi Negara (ON), Sukuk Negara (SN), dan Savings Bond Ritel (SBR).
SBN dalam valuta asing antara lain Global Bond, Global Sukuk, Samurai Bond, dan Panda Bond.
Selain dari SBN, sumber utang pemerintah lainnya adalah pinjaman dari lembaga multilateral, bilateral, maupun komersial sebesar Rp 838,13 triliun.
Pinjaman multilateral adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan internasional yang anggotanya terdiri dari beberapa negara, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang berasal dari negara lain atau lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara lain, seperti Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), Jerman melalui Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), dan Prancis melalui Agence Francaise de Developpement (AFD).
Pinjaman komersial adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan swasta, seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun.
Pinjaman komersial biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman multilateral atau bilateral.
Menurut JK juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh takut berutang asal bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari biaya utangnya.
Ia mencontohkan bahwa China adalah negara dengan utang terbesar di dunia, namun juga memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia.
"Utang itu bukan masalah besar selama kita bisa mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab," pungkas JK.