Intisari-online.com - Apakah Anda tahu bahwa utang pemerintah Indonesia saat ini sudah mencapai Rp7.000 triliun?
Jumlah ini setara dengan 38% dari produk domestik bruto (PDB) kita. Artinya, setiap warga Indonesia memiliki utang sekitar Rp26 juta kepada pihak asing.
Tidak hanya itu, utang pemerintah juga terus bertambah setiap bulannya. Pada akhir Maret 2023, utang pemerintah mencapai Rp7.879 triliun, naik Rp 17 triliun dari Februari 2023.
Pada akhir Januari 2023, utang pemerintah mencapai Rp 7.754 triliun, naik Rp 702 triliun dari akhir tahun 2022.
Utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman dari dalam dan luar negeri.
SBN adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana dari pasar keuangan. Pinjaman adalah dana yang dipinjam oleh pemerintah dari lembaga keuangan multilateral, bilateral, atau komersial.
SBN masih mendominasi utang pemerintah dengan nilai Rp7.013 triliun pada akhir Maret 2023. SBN terbagi menjadi dua jenis, yaitu SBN dalam mata uang rupiah (domestik) dan SBN dalam mata uang asing (valas).
SBN domestik mencapai Rp5.658 triliun, sedangkan SBN valas mencapai Rp 1.354 triliun.
Pinjaman hanya sebesar Rp865 triliun pada akhir Maret 2023.
Pinjaman terutama berasal dari luar negeri sebesar Rp844 triliun, yang terdiri dari pinjaman multilateral (misalnya Bank Dunia), bilateral (misalnya Jepang), dan bank komersial (misalnya Citibank). Pinjaman dari dalam negeri hanya sebesar Rp21 triliun.
Lalu, apa dampak dari utang pemerintah yang terus meningkat ini?
Salah satu dampaknya adalah beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada para kreditur. Bunga adalah imbalan yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas penggunaan dana.