Namun, Soeharto mengatakan bahwa urusan kabinet adalah urusannya yang membuat para menko heran karena Soeharto sudah tahu, hingga tidak ada yang berani membicarakan wacana itu.
Presiden Soeharto melakukan pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat pada 19 Mei 1998 pagi.
Tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), dan Sumarsono (Muhammadiyah).
Setelah pertemuan itu, Soeharto pun menyatakan akan me-reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi.
Menurut Nurcholish, ide itu muncul dari Soeharto sendiri.
Tidak ada tokoh yang menyampaikannya kepada Soeharto.
Namun, Nurcholish dan Gus Dur menolak untuk terlibat dalam Komite Reformasi.
Tanda-tanda Soeharto akan mundur sebenarnya sudah tampak pada pertemuan tersebut, namun ada dua orang yang tidak setuju dengan hal itu karena dianggap tidak menyelesaikan masalah.
Sore harinya, Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Ginandjar Kartasasmita menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi, yakni Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet.
Pada intinya mereka menganggap tindakan itu hanya mengulur-ulur waktu.
Kegelisahan Soeharto pun semakin bertambah pada 20 Mei 1998.
Saat itu 14 menteri bidang Ekuin sepakat tidak bersedia mendapat peran dalam Komite Reformasi ataupun kabinet reformasi hasil reshuffle.