Penulis
Intisari-Online.com -Apa konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan?
Soalterkait"Apa konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan?"ada dihalaman 88dalambuku PPKn kelas XIdiKurikulum Merdeka.
Untuk jawabannya, Andabisa membukahalaman89padasub babKonsekuensi Kesepakatan Norma Sekolah.
Dalam buku tersebut dijelaskan tentang apa itu pengertian dari kesepakatan.
Rupanya kesepakatan adalah sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain.
Perlu Anda tahu bahwa kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya salah satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma.
Sebab, norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari mana pun: dari ajaran agama, adat, atau budaya.
Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman.
Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat.Terkadang kaku, terkadang sangat fleksibel.
Baca Juga: Apa yang Kalian Ketahui Tentang Kesepakatan dan Berikan Contohnya
Oleh karena itu, norma harus ditaati.
Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya.
Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Seperti halnya tawuran, sudah barang tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.
Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku massal tersebut.
Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.
Bukan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu.
Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting.
Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama.
Karena itu, harus merupakan keinginan bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak.
Semua bersepakat membuat norma untuk mencapai tujuan bersama.
Baca Juga: PPKn Kelas XI Halaman 88: Bagaimana Jika Ada Pelanggaran Atas Kesepakatan?