Intisari-Online.com – Infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.
Lalu, apa peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia?
Pertanyaan tersebut ada di halaman 80 Tugas Mandiri dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013.
Nah, kelompok-kelompok tadi dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.
Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.
Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik.
Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik.
Nah, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, namun jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan, yaitu:
1. Partai Politik
Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.
2. Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara.
Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik.
Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri).
Mereka mungkin saja melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan atau kelompok masyarakat.
Contoh dari kelompok ini adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh, dan sebagainya.
3. Kelompok Penekan
Kelompok penekan merupakan kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.
Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka.
Cara yang mereka lakukan, misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya.
4. Media komunikasi politik
Media komunikasi politik merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
Sarana media komunikasi politik itu antara lain media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya.
Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya.
Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.
Baca Juga: Menerapkan Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik, Begini Caranya
Temukan sisi inspiratif Indonesia dengan mengungkap kembali kejeniusan Nusantara melalui topik histori, biografi dan tradisi yang hadir setiap bulannya melalui majalah Intisari. Cara berlangganan via https://bit.ly/MajalahIntisari