Peranan Organisasi atau Kelompok yang Menjadi Kekuatan Infrastruktur Politik dalam Sistem Politik Indonesia

Intisari-Online.com – Infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.

Lalu, apa peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia?

Pertanyaan tersebut ada di halaman 80 Tugas Mandiri dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013.

Nah, kelompok-kelompok tadi dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.

Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik.

Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik.

Nah, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, namun jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan, yaitu:

1. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.

2. Kelompok Kepentingan