Intisari-Online.com - Keputusan Rusia untuk menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, menimbulkan banyak sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat pada Rusia.
Tentu sanksi-sanki tersebut juga sangat merugikan warga Rusia sendiri.
Bahkan, kini muncul wacana pembatasan visa Uni Eropa untuk semua orang Rusia.
Beberapa negara Uni Eropa mendukung dan bahkan telah memberlakukan pembatasan tersebut.
Namun, ada pula negara Uni Eropa yang tidak mendukungnya.
Melansir Russian Today, Senin (15/8/2022), Kanselir Olaf Scholz telah menyatakan bahwa Jerman tidak akan mendukung pembatasan visa Uni Eropa untuk semua orang Rusia.
Alasannya adalah bahwa seluruh penduduk Rusia tidak harus bertanggung jawab atas apa yang disebutnya "perang Putin".
Jerman menyatakan hal ini karena beberapa negara anggota blok (Uni Eropa) lainnya telah melayangkan larangan perjalanan yang efektif bagi semua orang Rusia.
Berbicara setelah pertemuan dengan para pemimpin negara-negara Nordik di Oslo pada hari Senin, Scholz berpendapat bahwa "ini bukan perang rakyat Rusia".
Kanselir Jerman itu kemudian menggambarkan konflik di Ukraina sebagai "perang Putin" dan meminta rekan-rekannya untuk membedakan antara populasi Rusia secara keseluruhan dan kepemimpinan negara.
Scholz menambahkan bahwa "ada banyak orang yang melarikan diri dari Rusia karena mereka tidak setuju dengan rezim Rusia," menunjukkan bahwa UE (Uni Eropa) seharusnya tidak membuat hidup lebih sulit bagi orang-orang ini dengan menutup perbatasan secara efektif bagi mereka.
Pemimpin Jerman itu sebelumnya juga memperingatkan bahwa larangan itu akan berdampak pada "orang-orang yang tidak bersalah" di Rusia.
Sebaliknya, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin, yang juga hadir pada acara satu hari itu, mencirikan masalah tersebut sebagai "bukan pertanyaan hitam atau putih", melainkan pertanyaan yang diwarnai dengan "bayangan abu-abu."
Finlandia dan Denmark sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka ingin Uni Eropa membuat keputusan bersama dan membatasi penerbitan visa Schengen untuk turis Rusia.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto menyarankan bahwa terlepas dari keputusan blok tersebut, Helsinki dapat segera memperpanjang waktu pemrosesan untuk turis Rusia dan memprioritaskan visa pelajar, keluarga, dan pekerja.
Sementara UE menghentikan semua perjalanan udara dari Rusia tak lama setelah kampanye militer dimulai pada akhir Februari, warga Rusia masih dapat menyeberang ke blok itu melalui darat, termasuk melalui Finlandia.
Pendukung larangan total berpendapat bahwa wisatawan Rusia seharusnya tidak diizinkan untuk menikmati liburan di Eropa karena pertempuran terus berlanjut di Ukraina.
Tiga negara Baltik – Estonia, Latvia, dan Lithuania – telah berhenti mengeluarkan visa untuk warga negara Rusia, dan merupakan salah satu pendukung paling vokal larangan di seluruh Uni Eropa.
Berbicara kepada Deutsche Welle Jerman pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis mengatakan dia berpikir bahwa tidak ada orang Rusia, terlepas dari pandangan mereka tentang konflik, yang boleh memasuki zona Schengen.
Dia mengatakan bahwa jika mereka yang menentang pemerintah Rusia tetap tinggal di negara itu, kemungkinan besar mereka akan menjadi katalisator perubahan politik di masa depan.
Menurut Landsbergis, bahkan jika hanya 5-10% orang di Rusia yang menentang tindakan negara mereka di Ukraina, itu masih berarti jutaan orang yang tidak puas yang dapat memimpin dalam membangun "Rusia yang demokratis."
Satu-satunya pengecualian, di mata menteri, harus dibuat untuk orang yang mengajukan visa Schengen atas dasar kemanusiaan.
Namun, ada beberapa suara di dalam UE yang telah berbicara menentang usulan larangan visa menyeluruh terhadap Rusia.
Seorang juru bicara Komisi Eropa, misalnya, baru-baru ini menjelaskan bahwa pembatasan drastis seperti itu akan melanggar hukum dan bahwa setiap aplikasi harus dipertimbangkan secara individual.
Diskusi tentang masalah ini diharapkan berlangsung selama pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa pada 31 Agustus di Gymnich Jerman.
Mengomentari proposal larangan visa yang diajukan oleh beberapa negara anggota UE, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bulan lalu bahwa sementara Moskow berharap akal sehat akan menang di UE, kepemimpinan Rusia tidak mengesampingkan "tindakan yang bersifat emosional."