Penulis
Intisari-onlie.com - China dan Rusia pada (26/5) memveto upaya pimpinan AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya baru-baru ini.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memberikan sanksi kepada Pyongyang pada tahun 2006.
Resolusi terbaru yang dirancang AS akan mengurangi jumlah minyak yang dapat diimpor secara legal oleh Korea Utara setiap tahun untuk keperluan sipil dari 4 juta menjadi 3 juta barel (dari 525.000 menjadi 393.750 ton).
Paket sanksi Korea Utara juga mengusulkan untuk memotong impor minyak sulingan dari 500.000 menjadi 375.000 barel.
Rancangan tersebut juga memasukkan kelompok peretas Lazarus yang diyakini AS terkait dengan Korea Utara.
13 anggota yang tersisa semuanya memilih mendukung resolusi yang dirancang AS.
Sementara itu, China dan Rusia telah menyatakan dukungan untuk deklarasi yang tidak mengikat daripada paket sanksi baru terhadap Korea Utara.
Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Korea Utara meluncurkan tiga rudal, termasuk satu yang dikatakan sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesar di negara itu, setelah tur Asia Presiden Amerika Joe Biden.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan pemungutan suara itu sebagai "hari yang mengecewakan" bagi Dewan Keamanan PBB.
"Dunia sedang menghadapi bahaya nyata dan saat ini dari Korea Utara," katanya.
"Pengekangan dan keheningan Dewan Keamanan tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman itu," kata Thomas-Greenfield.
Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington yakin Korea Utara telah melakukan enam peluncuran ICBM tahun ini dan secara aktif bersiap untuk melakukan uji coba nuklir.
Selama 16 tahun terakhir, Dewan Keamanan PBB dengan mantap dan bulat meningkatkan sanksi untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Terakhir kali badan tersebut memperketat sanksi terhadap Pyongyang adalah pada tahun 2017.
Sejak itu, China dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi atas dasar kemanusiaan.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pada pertemuan itu, "Memperkenalkan lebih banyak sanksi terhadap Korea Utara adalah jalan menuju jalan buntu."
Kami menekankan sifat sanksi yang tidak efektif dan tidak manusiawi, terhadap Korea Utara.
Duta Besar China Zhang Jun mengatakan bahwa sanksi tambahan tidak akan membantu dan hanya akan menimbulkan efek negatif dan meningkatkan konfrontasi.
"Situasi di semenanjung berkembang seperti sekarang terutama karena kebijakan AS dan kegagalan untuk mempertahankan hasil negosiasi sebelumnya," kata duta besar.