Biden, yang telah berjanji untuk mengejar kebijakan perdagangan “berpusat pada pekerja”, sebagian besar mengabaikan seruan untuk memasuki CPTPP, yang secara resmi diterapkan China untuk bergabung September lalu.
Washington juga bukan pihak dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang beranggotakan 15 negara, kesepakatan perdagangan terbesar di dunia, yang mencakup China dan ASEAN.
Sementara AS tetap menjadi investor asing terbesar di Asia Tenggara, Beijing dengan cepat mengejar dan merupakan mitra dagang terbesar blok tersebut dengan US$685 miliar barang yang diperdagangkan pada tahun 2020, hampir dua kali lipat dari AS pada $362 miliar.
“AS tidak terlibat dalam pembuatan aturan ekonomi atau promosi perdagangan yang dibutuhkannya untuk bersaing dengan China,” tambah Poling.
“Ini baik-baik saja dalam diplomasi, hubungan keamanan dan hubungan antar-warga. Tetapi kecuali IPEF hanyalah langkah pertama menuju akhirnya bergabung kembali dengan CPTPP atau sesuatu seperti itu, sebagian besar kawasan akan terus meragukan keseriusan AS.”
Meskipun demikian, setelah bertahun-tahun diabaikan di bawah pemerintahan Trump, KTT AS-ASEAN dimaksudkan sebagai tanda bahwa Washington tetap serius untuk tetap terlibat dengan blok tersebut.
Itu juga bisa dibilang merupakan tanggapan terhadap kritik bahwa pendekatan pemerintahan Biden terhadap apa yang AS sebut sebagai Indo-Pasifik, seperti pendahulunya, tidak memprioritaskan organisasi regional.
Pertemuan dua hari itu menandai pertama kalinya KTT ASEAN diadakan di Gedung Putih dan bertepatan dengan peringatan 45 tahun hubungan antara Washington dan blok Asia Tenggara.
Biden menggunakan kesempatan itu untuk mencalonkan Yohannes Abraham, kepala staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, sebagai utusan baru untuk wilayah tersebut, sebuah posisi yang kosong sejak 2017.
Gedung Putih juga berkomitmen untuk menghabiskan $150 juta untuk proyek-proyek di kawasan mulai dari keamanan maritim hingga infrastruktur energi bersih.
Paket tersebut termasuk $60 juta dalam pendanaan untuk keamanan maritim dan pengerahan kapal Penjaga Pantai AS ke wilayah tersebut untuk meningkatkan kepentingan ekonomi dan hak penangkapan ikan negara-negara ASEAN di perairan yang disengketakan yang diklaim oleh China.