Pemerintah Jepang mengutuk keras Rusia, menuntut agar Rusia menarik semua pasukannya dari Ukraina dan mematuhi hukum internasional.
Jepang telah bergabung dengan Amerika Serikat dan Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia sejak Moskow meluncurkan kampanye militer pada 24 Februari.
Di bawah mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang berharap untuk mencapai kesepakatan dengan Rusia tentang pengembalian wilayah itu.
Dari Desember 2012 hingga September 2020, Abe bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dari 20 kali, tetapi kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan terobosan.
Rusia telah mengusulkan pengembalian dua dari empat pulau yang disengketakan dengan Jepang.
Namun Tokyo menolak dan menuntut agar Moskow mengembalikan keempatnya.
Pada 22 Maret, Rusia mengumumkan bahwa mereka menangguhkan negosiasi perjanjian damai dengan Jepang karena sanksi Tokyo.
Mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Rusia dan Jepang tidak akan pernah mencapai konsensus mengenai sengketa Kepulauan Kuril.
"Rusia telah menolak untuk bernegosiasi tentang penandatanganan perjanjian damai dengan Jepang. Ini adalah langkah yang masuk akal dan sepenuhnya adil," kata Medvedev.
Pada tahun 2020, Rusia menyetujui amandemen Konstitusi, yang secara eksplisit melarang transfer wilayah ke negara asing, termasuk wilayah yang disengketakan seperti Kepulauan Kuril.
"Masalah ini benar-benar tertutup," Medvedev menekankan.