Penulis
Intisari-online.com - Jepang telah menerapkan kembali kebijakan keras terhadap Rusia setelah beberapa dekade, mengenai masalah kedaulatan atas pulau-pulau yang terletak di utara Hokkaido.
Pada 22 April, Kementerian Luar Negeri Jepang merilis laporan tahunan tentang kebijakan dan kegiatan luar negeri (Buku Biru Diplomatik), menurut kantor berita Kyodo.
Untuk pertama kalinya sejak 2003, Jepang menggambarkan pulau-pulau yang disengketakan dengan Rusia sebagai wilayah yang "diduduki secara ilegal oleh Rusia".
Jepang menyebut pulau-pulau yang disengketakan dengan Rusia sebagai Wilayah Utara, sementara Moskow menyebut Kuril Selatan.
Empat pulau yang disengketakan, Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Habomai, terletak di utara Hokkaido.
Beberapa minggu setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia 2, Uni Soviet mengambil alih pulau-pulau tersebut, menurut Kyodo.
Isu sengketa kedaulatan menjadi penyebab Rusia dan Jepang selama ini belum bisa menandatangani perjanjian damai.
Buku Biru Diplomatik dengan jelas menyatakan bahwa Wilayah Utara adalah milik kedaulatan teritorial Jepang.
Ini adalah sesuatu yang belum disebutkan Tokyo sejak 2011, menurut Kyodo News.
Buku Biru menyatakan, "Wilayah Utara adalah pulau-pulau di bawah kedaulatan Jepang dan bagian dari wilayah Jepang, tetapi saat ini diduduki secara ilegal oleh Rusia."
Pada konflik Ukraina, Jepang melihat tindakan Rusia sebagai "merusak fondasi tatanan internasional, tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia".
Pemerintah Jepang mengutuk keras Rusia, menuntut agar Rusia menarik semua pasukannya dari Ukraina dan mematuhi hukum internasional.
Jepang telah bergabung dengan Amerika Serikat dan Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia sejak Moskow meluncurkan kampanye militer pada 24 Februari.
Di bawah mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang berharap untuk mencapai kesepakatan dengan Rusia tentang pengembalian wilayah itu.
Dari Desember 2012 hingga September 2020, Abe bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dari 20 kali, tetapi kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan terobosan.
Rusia telah mengusulkan pengembalian dua dari empat pulau yang disengketakan dengan Jepang.
Namun Tokyo menolak dan menuntut agar Moskow mengembalikan keempatnya.
Pada 22 Maret, Rusia mengumumkan bahwa mereka menangguhkan negosiasi perjanjian damai dengan Jepang karena sanksi Tokyo.
Mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Rusia dan Jepang tidak akan pernah mencapai konsensus mengenai sengketa Kepulauan Kuril.
"Rusia telah menolak untuk bernegosiasi tentang penandatanganan perjanjian damai dengan Jepang. Ini adalah langkah yang masuk akal dan sepenuhnya adil," kata Medvedev.
Pada tahun 2020, Rusia menyetujui amandemen Konstitusi, yang secara eksplisit melarang transfer wilayah ke negara asing, termasuk wilayah yang disengketakan seperti Kepulauan Kuril.
"Masalah ini benar-benar tertutup," Medvedev menekankan.