Intisari-Online.com - Tak mau lengah di tengah invasi Rusia ke Ukraina, AS dan negara-negara Eropa melihat adanya urgensi atas kesepakatan nuklir Iran.
Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia telah menempatkan pasukan pencegah nuklir negara itu dalam "siaga tinggi".
Di tengah krisis terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II tersebut, diplomat dari Iran dan kekuatan Barat telah berkumpul kembali di Wina untuk menyelesaikan negosiasi kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).
Menurut Reuters, kesepakatan 2015 itu mengatur tentang batasan kemurnian di mana Iran dapat memperkaya uranium, 3,67%, jauh di bawah sekitar 90% tingkat senjata atau 20% yang dicapai Iran sebelum kesepakatan.
Teheran saat ini memperkaya uranium ke berbagai tingkat, yang tertinggi sekitar 60%.
Hal ini menciptakan rasa urgensi di Washington untuk mencapai kesepakatan di Wina, karena sentrifugal canggih di instalasi nuklir Iran mempersempit apa yang disebut "waktu breakout" dari hari ke hari, melansir The EurAsian Times, Kamis (3/3/2022).
Rasa urgensi yang sama ditunjukkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz pada 2 Maret ketika dia mengatakan bahwa perjanjian nuklir baru “tidak dapat ditunda lagi”, selama kunjungan kenegaraan pertamanya ke Israel.
Israel sendiri dengan tegas menolak setiap negosiasi dengan Iran.
"Apa yang ingin kami lihat adalah kesepakatan tercapai di Wina," tambah Scholz.
Mantan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben-Shabbat, mengatakan kepada The Times of Israel, “Operasi di Ukraina telah menahan isu Iran dari pusat agenda dunia. Iran tidak boleh dibiarkan mengambil keuntungan dari gejolak global untuk membuat kemajuan dalam program nuklir dan bidang lainnya.”
“Mungkin ada efek di kedua arah. Di satu sisi, itu bisa menghalangi terburu-buru menuju kesepakatan. Di sisi lain, itu bisa mengarah pada kesimpulan yang salah bahwa kesepakatan harus ditandatangani dengan cepat untuk menghapus masalah ini dari agenda dan untuk fokus pada krisis di Eropa,” menurut Ben-Shabbat.
Pada 28 Februari, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa "97-98%" dari rancangan perjanjian sudah siap tetapi tiga masalah utama tetap yang belum disetujui oleh Barat.
Ini termasuk permintaan Iran untuk mencabut lebih banyak sanksi AS daripada yang bersedia diterima Washington.
Permintaan Iran yang tidak diterima AS termasuk penghapusan elit Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dari daftar Organisasi Teroris Asing yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri AS.
Kedua, sebuah perusahaan menjamin bahwa setiap pemerintahan masa depan di AS tidak akan secara sepihak mengingkari kesepakatan nuklir.
Ketiga, file mengenai kasus Badan Energi Atom Internasional tentang pekerjaan nuklir Teheran harus ditutup secara meyakinkan agar AS tidak menggunakan pengaruhnya dengan pengawas PBB untuk menjaga masalah tetap hidup untuk mendapatkan pengaruh di masa depan dan memberikan tekanan.
Baca Juga: Memang Membawa Manfaat dan Pahala yang Banyak, Inilah Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir
Perjanjian nuklir Iran atau JCPOA adalah kesepakatan yang dicapai antara Iran dan negara-negara P5+1, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman, pada Juli 2015.
Berdasarkan ketentuannya, Teheran setuju untuk membongkar sebagian besar program nuklirnya dan membuka fasilitasnya untuk inspeksi internasional yang lebih luas sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang melumpuhkan oleh AS dan UE.
Perjanjian 2015 menawarkan bantuan sanksi kepada Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya, tetapi Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang berat.
Ini mungkin menjelaskan keengganan sebagian Iran untuk menandatangani kesepakatan baru dengan negara-negara P5+1 tanpa mendapatkan jaminan tegas dari AS dan kekuatan Eropa bahwa Amerika tidak akan menarik diri secara sepihak di masa depan dan menerapkan kembali sanksi ekonomi seperti yang terjadi pada 2018.