“Mungkin ada efek di kedua arah. Di satu sisi, itu bisa menghalangi terburu-buru menuju kesepakatan. Di sisi lain, itu bisa mengarah pada kesimpulan yang salah bahwa kesepakatan harus ditandatangani dengan cepat untuk menghapus masalah ini dari agenda dan untuk fokus pada krisis di Eropa,” menurut Ben-Shabbat.
Pada 28 Februari, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa "97-98%" dari rancangan perjanjian sudah siap tetapi tiga masalah utama tetap yang belum disetujui oleh Barat.
Ini termasuk permintaan Iran untuk mencabut lebih banyak sanksi AS daripada yang bersedia diterima Washington.
Permintaan Iran yang tidak diterima AS termasuk penghapusan elit Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dari daftar Organisasi Teroris Asing yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri AS.
Kedua, sebuah perusahaan menjamin bahwa setiap pemerintahan masa depan di AS tidak akan secara sepihak mengingkari kesepakatan nuklir.
Ketiga, file mengenai kasus Badan Energi Atom Internasional tentang pekerjaan nuklir Teheran harus ditutup secara meyakinkan agar AS tidak menggunakan pengaruhnya dengan pengawas PBB untuk menjaga masalah tetap hidup untuk mendapatkan pengaruh di masa depan dan memberikan tekanan.
Baca Juga: Memang Membawa Manfaat dan Pahala yang Banyak, Inilah Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir
Perjanjian nuklir Iran atau JCPOA adalah kesepakatan yang dicapai antara Iran dan negara-negara P5+1, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman, pada Juli 2015.
Berdasarkan ketentuannya, Teheran setuju untuk membongkar sebagian besar program nuklirnya dan membuka fasilitasnya untuk inspeksi internasional yang lebih luas sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang melumpuhkan oleh AS dan UE.
Perjanjian 2015 menawarkan bantuan sanksi kepada Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya, tetapi Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang berat.
Ini mungkin menjelaskan keengganan sebagian Iran untuk menandatangani kesepakatan baru dengan negara-negara P5+1 tanpa mendapatkan jaminan tegas dari AS dan kekuatan Eropa bahwa Amerika tidak akan menarik diri secara sepihak di masa depan dan menerapkan kembali sanksi ekonomi seperti yang terjadi pada 2018.