Keberagaman Identitas
Ketua Setara Institue Halili Hasan menilai hak-hak Syiah perlu diadvokasi karena komunitas tersebut rentan menjadi korban baik dalam bentuk diskriminasi dan persekusi.
Ia juga menilai perlindungan terhadap Syiah tidak memadai.
"Bahkan negara secara kontradiktif pernah memberikan legalitas bagi pendirian ANNAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) yang jelas sisi visi misinya bertentangan dengan spirit penerimaan atas keberagaman identitas dalam tata kebhinekaan Indonesia," kata Halili, 3 Desember lalu.
Akhmad Ramdhon, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret, menilai penolakan terhadap pandangan yang berbeda ini sebagai salah satu dampak dari penyeragaman di masa Orde Baru.
Itu berdampak pada sikap eksklusif berbasis identitas dan intoleran terhadap keberagaman. Politik identitas yang dikapitalisasi oleh beberapa pihak ini berkontribusi terhadap kasus penyerangan terhadap jemaah Syi'i.
Halili sendiri menilai banyak aspek keberagaman yang harus diperbaiki, terutama literasi atau pemahaman lintas identitas.
Ketidakpahaman inilah yang terlihat dari maraknya kasus penyerangan terhadap Syiah dalam 5-10 tahun ini.
“Penyerangan Syiah di Solo baru-baru ini, sebelumnya di Yogyakarta. Paling parah tentu komunitas Syiah Sampang yang mengakibatkan Syi'i mengungsi ke Sidoarjo,” tambahnya.
"Banyak ketidakpahaman pada komunitas ini, baik dari sisi ajaran maupun aspek sosial."
"Padahal sudah ada deklarasi Amman dan Deklarasi Bogor yang mengakui Syiah dan Sunni sebagai dua mazhab yang diakui dalam dunia Islam," kata Halili.