Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang berjanji untuk menyerahkan aparat fasis dan mengembangkan kemampuan militer hanya demi pertahanan nasional, bukan untuk menyerang negara asing.
Konstitusi Jepang saat ini juga dengan jelas mengatur hal ini.
"Untuk melindungi kehidupan dan kehidupan rakyat, kami akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk mengizinkan militer menyerang pangkalan militer asing," kata Kishida dalam sesi luar biasa Majelis Nasional pada 6 Desember.
"Jepang juga akan dengan cepat meningkatkan sistem pertahanan dalam negerinya," katanya.
Menurut Kishida, parlemen Jepang "memiliki tanggung jawab untuk secara serius mempertimbangkan" amandemen konstitusi dan undang-undang.
"Dengan modifikasi dasar, Jepang akan memiliki lebih banyak keuntungan dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menambah senjata dan senjata," tambah Kishida.
Analis mengatakan bahwa, meskipun dijuluki "merpati" ketika menjabat sebagai menteri luar negeri Jepang di bawah mantan Perdana Menteri Abe, Kishida masih aktif mendukung "bos lama" untuk meningkatkan pengeluaran militer dan membeli senjata baru.
Pada akhir November, Jepang menyetujui anggaran tambahan sebesar 6,7 miliar dollar AS untuk pertahanan, sehingga total anggaran pertahanan negara itu pada tahun 2021 menjadi lebih dari 53 miliar dollar AS, setara dengan Prancis dan Jerman.