Pada 2012, mantan perwira intelijen ASIS yang dikenal sebagai Witness K mengungkapkan bahwa Australia telah menyadap ruang-ruang di Timor-Leste untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi itu.
Saat adanya renovasi pembangunan yang didanai bantuan, Australia mengirim teknisi untuk memasang alat-alat pendengaran agar Australia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengubah negosiasi dengan cara mereka.
Timor-Leste kemudian merobek-robek perjanjian “Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor” (CMATS) dan membawa Australia ke Den Haag untuk konsiliasi.
Langkah itu pada akhirnya akan menarik batas maritim bersejarah yang permanen di tengah Laut Timor, menempatkan hampir semua sumber daya daerah yang sangat berharga di pihak Timor-Leste.
Di depan umum, Australia memuji perjanjian "landmark" tersebut. Namun, secara pribadi, mereka berencana untuk menuntut orang-orang yang mengatakan kebenaran: Witness K dan pengacaranya Bernard Collaery yang kemudian menghadapi dakwaan.
Perdana menteri Timor-Leste saat itu, Mari Alkatiri, menyebut penyadapan itu sebagai "kejahatan", yang ditanggapi oleh Alexander Downer dengan menuduh Timor-Leste menyebut Australia pengganggu.
Yang merupakan kesalahan, menteri berkata, "ketika Anda mempertimbangkan semua yang telah kami lakukan untuk Timor Timur".
Bantuan Australia sebelumnya, menurut Downer, melisensikan Australia untuk memperlakukan Timor-Leste seperti yang Australia inginkan setelah pasukan INTERFET pergi. Ini termasuk memaksa persetujuan untuk pencurian minyak yang dilakukan Australia.