Penulis
Intisari-Online.com -Meskipun pemerintah China membantah keras tudingan jika mereka telah mengatur jebakan utang atau debt trap di negara-negara Afrika, namun banyak pakar meragukannya.
Perangkap atau jebakan utang (debt trap) sendiri mengarah pada negara pemberi utang atau kreditur yang dengan sengaja memperpanjang kredit karena negara yang berutang atau debitur mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pinjaman yang jatuh tempo.
Namun perpanjangan masa kredit biasanya mengandung syarat tertentu seperti negara kreditor mendapatkan konsesi ekonomi, bahkan politik, di negara debitur.
Ketika suatu negaranegara tidak bisa membiayai pembangunan infrastruktur, pilihannya adalah berutang.
Baca Juga: Tak Berguna, Proyek Super Mahal Timor Leste Ini Justru Bikin Negara Masuk Jebakan Utang China
Dalam kasus daerah yang lebih miskin di Afrika dan di tempat lain, jawabannya sering kali adalah mencari dukungan dari pemerintah asing termasuk China.
Belt and Road Initiative, ditambah dengan pinjaman dari bank-bank pembangunan Beijing, berarti China telah merebut posisi negara-negara Barat sebagai kreditur pemerintah terbesar di benua itu.
Melansir Financial Times, Senin (9/8/2021), penelitian dari Stephany Griffith-Jones dari Columbia University dan Marco Carreras dari University of Sussex menunjukkan China menyumbang 13 persen dari semua pinjaman bilateral sejak 2015.
Kreditur terbesar berikutnya, AS, hanya memegang 4 persen.
Beberapa ekonom barat telah menyuarakan kekhawatiran tentang sifat praktik pinjaman China.
Sampai baru-baru ini, persyaratannya — seperti pinjaman pemerintah bilateral pada umumnya — diselimuti kerahasiaan.
Tetapi kolaborasi penelitian yang menarik dari Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional, Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, AidData, dan Pusat Pengembangan Global mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana China memberikan pinjaman kepada negara-negara Afrika.
Pinjaman China memiliki kepentingan. “Itu memberi lebih banyak tekanan pada AS dan Eropa untuk memberikan lebih banyak kredit,” kata Griffith-Jones. “Dan durasi pinjaman yang ditawarkan biasanya tidak jangka pendek,dengan menghilangkan beberapa risiko dari peminjam.”
Sementara Beijing tidak berpartisipasi dalam Klub Paris, kreditur China telah merestrukturisasi pinjaman di masa lalu dan tampaknya siap untuk menegosiasikan kembali pengaturan dan mengizinkan peminjam untuk menunda pembayaran.
Klu Paris (Paris Club)digunakan oleh pemerintah barat untuk menegosiasikan pembebasan utang negara.
Dan dengan mundurnya pemerintah barat, bagi beberapa negara Afrika hanya ada sedikit pilihan lain selain China.
Stok pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika telah meningkat, tetapi padalaju yang tidak mencukupi.
Saat ini negara-negara Afrika mungkin lebih peduli tentang keinginan Beijing untuk mengendalikan investasi asing daripada persyaratan yang diberikannya.
Namun ada alasan untuk khawatir tentang seberapa besar pengaruh China terhadap debiturnya — situasi yang sangat bermasalah selama pandemi yang paling parah melanda beberapa negara termiskin di dunia.
Salah satu ancaman khusus yang disoroti adalah bahwa, untuk membayar utang, keuntungan yang diperoleh dari penjualan komoditas oleh negara debitur dapat disimpan di rekening bank yang dikendalikan oleh kreditur.
Ini berisiko skenario di mana debitur Afrika kehilangan kendali atas pendapatan mereka.
“Fakta bahwa akun pendapatan pertama kali mendapatkan uang, ditambah dengan kerahasiaan kontrak ini, kemungkinan akan membuat kreditur lain mencurigai yang terburuk dan meminta hal yang persis sama,” kata Anna Gelpern, seorang rekan dari Institut Peterson dan rekan penulis makalah. “Jika setiap kreditur menginginkan jaminan, persediaan aset debitur dapatterbagi-bagi jauh sebelum menjadi tertekan.”
Menariknya, ketika Zambia menjadi negara Afrika pertama selama pandemi yang gagal memenuhi kewajiban utang negaranya setelah melewatkan pembayaran obligasi euro pada November 2020, kreditur menginginkan informasi lebih lanjut tentang kewajiban negara tersebut kepada China.
Zambia tidak mungkin menjadi negara Afrika terakhir yang mengalami masalah.
IMF telah menyoroti risiko gagal bayar yang tinggi di banyak negara miskin, dengan direktur pelaksana Kristalina Georgieva menyerukan semua kreditur - termasuk dari China - untuk bekerja sama dalam pengurangan utang.
Memecahkan teka-teki dan mempersempit kesenjangan antara negara kaya dan miskin masih membutuhkan lebih dari itu.
Tindakan kolektif dan transparansi akan dibutuhkan tidak hanya dalam memberikan keringanan, tetapi juga dalam menyalurkan kredit.
"Memberi pinjaman ke ekonomi miskin berisiko sangat tinggi, mereka mungkin perlu menjaminkan aset," kata Gelpern, yang juga seorang profesor di Georgetown Law. “Tetapi kreditur perlu mencari cara bagaimana mereka dapat melakukannya dengan cara yang terkoordinasi, jadi kami tidak mengikat semua sumber daya negara-negara yang bersangkutan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berdiri.”