Intisari-Online.com - Australia telah dituduh "menyedot" jutaan dolar per bulan dari pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Timor Leste.
Hal itu terjadi karena pemerintah belum meratifikasi perjanjian perbatasan laut.
Tuduhan itu dipublikasikan dalam artikel yang tayang di The Guardian (15 April 2019), dengan perkiraan menunjukkan pendapatan yang diambil oleh Australia sejak penandatanganan perjanjian berjumlah lebih dari bantuan luar negeri Australia yang telah diberikan kepada Timor Leste, dan lebih besar dari yang dibelanjakan Timor Leste untuk kesehatan dalam satu tahun.
Perjanjian bersejarah, yang ditandatangani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret 2018, membatasi perbatasan maritim permanen untuk menutup Gap Timor, dan menetapkan wilayah "rezim khusus" untuk berbagi ladang gas bernilai miliaran dolar yang belum dimanfaatkan di Laut Timor.
Baca Juga: Inilah Iklim Timor Leste, Kapan Sebaiknya Berkunjung ke Negara Ini
Perbatasan baru tersebut mengkonfirmasi beberapa bekas ladang dan ladang operasional berada di wilayah Timor Leste, meskipun Australia telah mengambil untung selama beberapa dekade.
Pada saat penandatanganan, Australia bersikeras bahwa perjanjian itu tidak akan berlaku sampai kedua negara meratifikasinya.
Namun pemerintah Australia gagal meratifikasi kesepakatan itu sebelum pengumuman pemilihan federal tahun itu.
Kritikus menyalahkan ini pada "disfungsi" pemerintah Koalisi dan parlemen ke-45.
Penundaan tersebut berarti bahwa Australia terus menarik keuntungan dari ladang gas dan minyak Bayu-Undan, yang sebelumnya telah dibagi 90-10 tetapi dikonfirmasi oleh perjanjian tersebut telah menjadi milik sepenuhnya Timor Leste.
Perkiraan bervariasi antara $ 350.000 (Rp5,2 miliar) dan $ 2,9 juta (Rp43,3 miliar) per minggu yang ditarik Australia dengan terus mengklaim 10% dari pendapatan ladang gas dan minyak Bayu-Undan.
Tak lama setelah tuduhan itu dilayangkan, Australia kembali memulai program pengeboran di ladang Bayu-Undan.
Melansir Offshore Engineer, Selasa (25/5/2021), perusahaan minyak dan gas Australia, Santos, telah memulai program pengeboran infill Tahap 3C di ladang Bayu-Undan, lepas pantai Timor-Leste.
Di bawah program pengeboran senilai $ 235 juta (sekitar Rp3,3 triliun), yang disetujui pada bulan Januari, Santos akan mengebor tiga sumur produksi dan akan mengembangkan cadangan gas alam dan cairan tambahan.
Program itu akan memperpanjang umur ladang serta produksi dari fasilitas lepas pantai dan kilang LNG Darwin.
Sumur akan dibor menggunakan rig jack-up Noble Tom Prosser dari Noble Corporation, dengan produksi pertama diharapkan pada 3Q 2021.
"Program pengeboran infill akan menambah lebih dari 20 juta barel cadangan bruto setara minyak dan produksi dengan biaya pasokan rendah dan yang terpenting memperpanjang umur Bayu-Undan dan pekerjaan serta investasi yang bergantung padanya," kata Direktur Pelaksana dan Kepala Eksekutif Santos, Kevin Gallagher.
“Dengan lebih dari 400 orang Timor yang saat ini bekerja pada aktifitas Bayu-Undan, ini akan memberikan kontribusi ekonomi yang penting bagi Timor Leste dan mempertahankan tenaga kerja kami di Timor Leste dan Darwin untuk bekerja lebih lama.”
Florentino Soares Ferreira, presiden Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) Pemerintah Timor Leste mengatakan: “Program pengeboran Fase 3C adalah tonggak sejarah lain dalam sejarah Timor Leste. Ini akan menandai program pengeboran pertama di lapangan Bayu-Undan sebagai perairan lepas pantai Timor Leste, menyusul ratifikasi Perjanjian Batas Maritim (MBT) antara Timor Leste dan Australia.
Santos memiliki 43,4% saham yang dioperasikan di Bayu-Undan.
Sisa saham dipegang oleh SK E&S (25%), INPEX (11,4%), Eni (11%), JERA (6,1%), dan Tokyo Gas (3,1%).