Persetujuan dokumen tersebut telah menghadapi sejumlah rintangan.
Rancangan pertama yang diajukan oleh pemerintah berakhir pada tahun 2018 setelah parlemen berakhir.
Timor Leste sendiri mengadakan pemilihan legislatif pada tahun 2017 dan kemudian pemilihan umum lainnya pada tahun 2018.
Rancangan yang sekarang disetujui diajukan pada Juli 2019.
Rancangan tersebut ditandatangani oleh anggota dari Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Pembebasan Rakyat (PLP) dan Persatuan Nasional Kmanek Haburas Timor Oan (KHUNTO) - yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah sebelumnya - dan juga dari Partai Demokrat (PD).
Dokumen tersebut diubah dan dipilih dalam komite, dengan dukungan dari firma hukum Portugis Miranda, yang telah dipekerjakan sebagai bagian dari program dukungan kepada parlemen Timor di bawah 'Kemitraan untuk Peningkatan Penyampaian Layanan melalui Penguatan Manajemen dan Pengawasan Keuangan Publik di Timor-Leste '(PFMO), dibiayai bersama oleh lembaga Camões Portugal dan Uni Eropa.
Versi final RUU, yang akan dikirim ke presiden pada Selasa, belum dirilis oleh parlemen.
Baca Juga: KKB Papua Lekagak Telenggen Terkepung, Tawarkan Opsi Serahkan Diri, Syaratnya Ini Kata Kapolda Papua