Penulis
Intisari-Online.com - Gereja-gereja Pasifik mengutuk pembungkaman media di Papua Barat oleh tindakan keras militer.
Mereka juga mengkritik Melanesian Spearhead Group (MSG) karena “membiarkan Indonesia masuk ke dalam pangkuan mereka”.
Dalam sebuah pernyataan, Konferensi Gereja Pasifik (PCC) yang bermarkas di Suva mengatakan telah mencatat dengan keprihatinan yang mendalam tentang konflik kemanusiaan di Papua Barat dan berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia.
"Situasi ini diperburuk khususnya dengan membungkam suara-suara yang dinilai bertentangan melalui tekanan dan kehadiran militer serta penangguhan komunikasi elektronik," katanya sebagaimana dilansir dari Asia Pacific Report, Sabtu (22/5/2021).
Baca Juga: Pasukan TNI-Polri Sergap KKB Papua, 1 Anggota KKB Tewas, Amunisi hingga Parang Ditemukan
“Sejak 2018 sudah terjadi serangan helikopter tempur terhadap masyarakat Nduga."
"Juga diikuti pelanggaran hak asasi manusia Papua di Kabupaten Intan Jaya pada 2019 dan Tembagapura pada 2020, Indonesia telah meningkatkan penganiayaan terhadap masyarakat adat.”
Baru-baru ini, aparat keamanan telah membakar rumah-rumah di Puncak, “memaksa eksodus orang dengan kedok memerangi terorisme”.
Pernyataan dewan mengatakan bahwa tindakan "terorisme" adalah alasan untuk membersihkan tanah guna "keuntungan ekonomi elit Indonesia di Jakarta dan Jayapura" dalam "genosida budaya" yang berlanjut melalui perpindahan orang Papua.
Baca Juga: 150 Anggota KKB Papua Bersatu, Benarkah Takut Diburu Kopassus?
Indonesia 'harus malu'
"Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia harus malu atas tindakannya dan dimintai pertanggungjawaban," kata gereja-gereja itu.
“Yang juga bersalah dalam peristiwa genosida dan pelanggaran hak asasi manusia ini adalah anggota Melanesian Spearhead Group yang telah mengizinkan Indonesia masuk ke dalam kelompok mereka.”
PCC berdiri bersama Dewan Gereja Papua Barat untuk kembali menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia dan agar supaya mengusahakan dialog dengan perwakilan rakyat Papua.
Baca Juga: Pasukan TNI-Polri Sergap KKB Papua, 1 Anggota KKB Tewas, Amunisi hingga Parang Ditemukan
"Kami meminta MSG untuk menerima pencalonan United Liberation Movement for West Papua dan menggunakan kantornya untuk memulai proses dialog dan rekonsiliasi," kata pernyataan itu.
“Gereja tidak memaafkan pembunuhan aparat keamanan Indonesia atau Papua.
“Kami menyadari bahwa tanpa diskusi bebas dan terbuka, konflik yang berlangsung lebih dari 60 tahun ini tidak akan berakhir.
Baca Juga: Diduga 150 KKB Papua Aktif, Inilah Peta Kekuatan yang Harus Diperhitungkan Aparat Keamanan
“Hari ini (20 Mei) saat kami memperingati ulang tahun ke-19 penerimaan Timor Lorosa'e ke dalam keluarga Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami mengimbau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangani masalah Papua Barat dengan sangat mendesak.”
(*)