Laporan tersebut juga mengungkapkan dampak pandemi terhadap proses berfungsinya 'mesin negara', termasuk membuat CAC 'lebih sulit' dalam memerangi korupsi.
Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, kata komisi tersebut, CAC mempertahankan agenda kampanye penyadaran dan promosi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yang menjangkau hampir 5.500 pegawai sektor publik dan ribuan siswa di sekolah dan universitas di seluruh negeri.
Laporan tersebut juga menyebutkan tentang pekerjaan memantau program dukungan ekonomi untuk keluarga dalam menanggapi dampak pandemi, baik dukungan keuangan langsung dan keranjang sembako.
Ada beberapa hambatan terkait program tersebut, seperti kurangnya kerja sama dari pihak yang bertanggung jawab, kurangnya kualitaspada beberapa produk, keraguan tentang kriteria untuk memilih pemasok dan berkurangnya partisipasi perusahaan lokal.
Bahkan, dalam program penanganan pandemi Covid-19, dilaporkan ada risiko terjadinya ulah-ulah nakal para pejabat pemerintah.
Dijelaskan dalam kasus penggunaan hotel dan pemasok makanan untuk karantina dan isolasi, misalnya.
CAC menyoroti risiko 'mempekerjakan kerabat atau teman' dari pejabat pemerintah yang terlibat dan penggunaan perusahaan yang tidak memiliki pengalaman khusus dalam layanan terkait.
Banyak terendus kasus korupsi di Timor Leste, tetapi, jika melihat skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) negara tersebut dan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tampak Timor Leste masih cukup lebih baik.