Namun pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memutuskan, di bawah tekanan internasional yang kuat, untuk mengadakan referendum tentang masa depan Timor Leste.
Portugal mulai mendapatkan sekutu politik pertama di UE, dan setelah itu di tempat lain di dunia untuk menekan Indonesia.
Referendum, yang diadakan pada 30 Agustus, mayoritas (78,5%) mendukung kemerdekaan, menolak tawaran alternatif menjadi provinsi otonom di Indonesia.
Untuk dikenal sebagai Daerah Otonomi Khusus Timor Timur (SARET) ini, paramiliter yang didukung Indonesia serta tentara Indonesia melakukan kampanye kekerasan dan terorisme sebagai pembalasan.
Menurut Noam Chomsky, "Dalam satu bulan, operasi militer besar-besaran ini membunuh sekitar 2.000 orang, memperkosa ratusan wanita dan gadis, membuat tiga perempat penduduk mengungsi.
Aktivis di Portugal, Australia, Amerika Serikat, dan tempat lain menekan pemerintah mereka untuk mengambil tindakan, dengan Presiden AS Bill Clinton akhirnya mengancam Indonesia, dalam kesulitan ekonomi yang parah, dengan penarikan pinjaman IMF.
Pemerintah Indonesia setuju untuk menarik pasukannya dan mengizinkan pasukan multinasional masuk ke Timor untuk menstabilkan daerah tersebut.
Jelas bahwa PBB tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memerangi pasukan paramiliter secara langsung.
Baca Juga: Mengenal M16 Senjata KKB Papua Selain AK47, Dari Mana Mereka Dapat Stok Senjata Itu?
Sebaliknya, PBB mengesahkan pembentukan kekuatan militer multinasional yang dikenal sebagai INTERFET (Pasukan Internasional untuk Timor Leste), dengan Resolusi Dewan Keamanan 1264.
Pasukan ini disumbang oleh 17 negara, total sekitar 9.900. 4.400 berasal dari Australia, sisanya sebagian besar dari Asia Tenggara.
Pasukan itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Peter Cosgrove dan mendarat di Timor Timur pada tanggal 20 September 1999.
(*)