Era Reformasi Indonesia: Perubahan Sistem yang Lahir Setelah Krisis Berbagai Aspek, Beginilah Sejarahnya

Maymunah Nasution

Penulis

[ARSIP FOTO] KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, difoto pada Januari 2000.

Intisari-online.com -Tatanan Indonesia pernah diatur oleh tiga tokoh terkuat Indonesia.

Pertama adalah proklamator Soekarno, yang tatanannya kemudian disebut dengan Orde Lama.

Selanjutnya, Soekarno digulingkan oleh Soeharto, yang membawa tatanan baru bernama Orde Baru.

Orde Baru terbilang bertahan paling lama sampai 32 tahun.

Baca Juga: Senyum Tipis hingga Badan Kurus Karena Terlalu Sering Puasa, Begini Keadaan Soeharto Setahun Usai Dirinya Lengser, Mahasiswa yang Datangi Kediamannya Dibuat Tak Percaya dengan Apa yang Dilihatnya

Hingga akhirnya pembawa tatanan ketiga adalah masyarakat dan mahasiswa.

Di era inilah era Reformasi dimulai.

Tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998 rupanya menjadi awal babak baru bagi Indonesia.

Era reformasi lahir kala itu, dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik terbuka dan liberal.

Baca Juga: Demo 4 November: Demonstrasi Identik Dengan Demokrasi?

Reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara.

Diambil dari buku Revolusi Politik Kaum Muda (2008) karya Muhammad Umar Syadat Hasibuan, reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan pokok.

Pemerintahan baru

Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diberikan kepada wakilnya BJ Habibie.

Baca Juga: Salah Satunya Berharga Bagi Sejarah Timor Leste, Inilah Sederet Kebijakan yang 'Dilahirkan' BJ Habibie Meski Hanya Menjabat Presiden Indonesia selama 517 Hari

Hal itu sesuai dengan pasal 8 UUD 1945.

Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan.

Hal ini karena masa pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru.

Meskipun sebentar, pemerintahan BJ habibie mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada Orde Baru.

Baca Juga: Anggap Indonesia Musuh Bebuyutan, Politisi Malaysia Ini Sok-Sokan Ungkit Timor Leste Leste Lepas Gara-gara Kegagalan Presiden Ini Bahkan Menuduhnya Hendak Bubarkan Indonesia

Pemerintahannya disebut kabinet reformasi pembangunan.

Pemerintahan tersebut mengeluarkan berbagai upaya di bidang politik, di antaranya:

  1. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi
  2. Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers
  3. Mengganti lima paket undang-undang dan tiga di antaranya diubah menjadi lebih demokratis
  4. Jejak pendapat wilayah Timor Timur
  5. Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang mengkritik presiden)
  6. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang
  7. Polri dipisahkan dari ABRI menjadi Kepolisian RI dan ABRI menjadi nama TNI.
Selanjutnya upaya di bidang ekonomi sebagai berikut:

Baca Juga: Sejarah Timor Leste Tak Lepas dari Sosok BJ Habibie, Jembatan Sepanjang 540 Meter Ini Abadikan Namanya

  1. Merekonstruksi perekonomian nasional
  2. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  3. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi
  4. Melikuidasi bank yang bermasalah
  5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga di bawah Rp 10.000
  6. Mengesahkan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
  7. Mengesahkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Meski di era Presiden Habibie ekonomi terselamatkan, MPR menolak laporan pertanggungjawabannya.

Oleh sebabnya yang berikutnya memimpin adalah Gus Dur.

Ia mulai memimpin dari 1999 sampai 2001.

Baca Juga: Punya Hubungan Amat Dekat dengan Israel Sampai Dituduh Antek-Antek Yahudi, Siapa Sangka Tujuan Asli Gus Dur Dekati Israel Justru Sangat Mengejutkan

Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.

Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.

Setelah menjabat, pemerintah Gus Dur memiliki beberapa kebijakan politik, yaitu:

  1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
  2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi
  3. Mentetujui penggantian nama Irian Jaya pada Desember 1999 menjadi Papua
  4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Imlek
  5. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Lenisme
  6. Membekukan MPR dan DPR
Baca Juga: Selamat Tahun Baru Imlek 2021! Seperti Apa Sejarah Imlek di Indonesia, Dilarang Soeharto hingga Instruksi Gus Dur tahun 2000

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya.

Namun, ternyata tidak semua kebijakan Gus Dur disenangi.

Banyak pihak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi.

Sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun.

Baca Juga: Israel Kini Rayu Indonesia untuk Jalin Hubungan, Dahulu Gus Dur Dituduh Antek Yahudi Karena Terang-terangan Buka Kerja Sama Indonesia-Israel, Padahal Tujuan Aslinya Seperti Ini...

Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, dirinya mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001.

Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri.

Pemilihan umum secara langsung

Setelah itu, pemerintah melakukan pemilihan umum.

Baca Juga: Kegagalan Soekarno untuk Kabur Ketika Soeharto Berkuasa, Pengawal Sebut Penyebabnya 1 Hal hingga Pesan Bung Karno untuk Megawati

Kemudian Pemilu 2004 terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjabat dua periode.

Di mana pada Pemilu 2009 SBY terpilih lagi menjadi presiden.

Kemudian pada Pemilu 2014 terpilih Joko Widodo dan kemudian menang dalam periode selanjutnya di Pemilu 2019, yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait