Intisari-Online.com - Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya.
Pada akhir Maret, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik dan jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir taktis.
Uji coba tersebut tetap dilakukan meskipun ada sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah lama ada.
Perkembangan nuklir Korea Utara meningkat secara dramatis di bawah pemimpin Kim Jong Un.
Melansir Al Jazeera, Sabtu (3/4/2021), Kim Jong Un telah memimpin empat uji coba nuklir dan 91 uji coba rudal balistik, serta peluncuran rudal jelajah dan penembakan artileri berpeluncur roket.
“Mereka dengan jelas melihat jenis pengembangan senjata ini sebagai kunci untuk kelangsungan hidup mereka, dan mereka tidak akan berhenti,” Eric Gomez, direktur studi kebijakan pertahanan di Cato Institute, mengatakan kepada Al Jazeera.
Dia juga menyarankan agar AS bertindak untuk setidaknya dapat mengurangi ancaman dengan upaya dan kompromi yang lebih besar.
"Jika AS ingin menemukan jalan keluar diplomatik dari ini, itu akan menyakitkan," kata Gomez.
Pengembangan rudal Korea Utara terus berlanjut bahkan ketika Korea Utara telah dikenai sanksi ketat Dewan Keamanan PBB dan melalui pembicaraan terus-menerus tentang denuklirisasi.
Negosiasi sekarang telah terhenti selama sekitar dua tahun.
Korea Utara juga telah menolak tawaran untuk melanjutkan diskusi dari pemerintahan baru AS di bawah Joe Biden.
Akuisisi Korea Utara dan penimbunan bahan fisil untuk hulu ledak nuklir juga menjadi tantangan bagi AS dan sekutunya.
Korea Utara diperkirakan memiliki bahan fisil yang cukup untuk sekitar 90 bom.
Ankit Panda, rekan senior Stanton di Program Kebijakan Nuklir di Carnegie Endowment on International Peace, mengakui bahwa jumlah tersebut hanya dapat dianggap sebagai tebakan kasar.
Korea Utara sekarang diperkirakan memperoleh sebagian besar bahan kelas bomnya menggunakan sentrifugal yang memperkaya uranium di kompleks yang relatif mudah disembunyikan.
Badan Energi Atom Internasional mengatakan program senjata nuklir Korea Utara tetap menjadi "penyebab perhatian serius (dan) ... pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan".
Pemantau sanksi independen mengatakan bulan lalu bahwa Korea Utara telah memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020.
Korea Utara mendanai kegiatannya melalui peretasan siber.
Tetapi ada indikasi Biden mungkin mendapatkan beberapa perlindungan politik dari lembaga pemikir Amerika bahwa dia mungkin perlu melakukan diplomasi yang lebih praktis.
“Semakin banyak suara yang menyerukan pendekatan pengendalian senjata yang akan memberi Biden dukungan intelektual yang dia butuhkan untuk melakukannya,” kata Gomez.
“Ini bukan denuklirisasi tetapi masih lebih baik daripada alternatif lainnya - untuk Korea Selatan, Jepang, dan AS.”
Tetapi AS harus memberikan lebih banyak konsesi daripada yang diinginkan di masa lalu.
Para ahli mengatakan keringanan sanksi akan menarik perhatian Korea Utara, terutama dengan memburuknya ekonomi negara itu sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan penutupan perbatasan dengan China, mitra dagang utamanya.
Ini adalah "sumber pengaruh yang penting ... pintu yang akan dicari oleh Korea Utara untuk dibuka," kata Panda, menganjurkan pembicaraan yang bertujuan untuk pengurangan risiko.
Pemerintahan Biden mengatakan akan segera menyelesaikan tinjauan kebijakannya terhadap Korea Utara, yang akan memberikan kejelasan mengenai strategi presiden AS yang baru terhadap Pyongyang.