Namun Indonesia belum dan belum menandatangani konvensi tersebut.
File Departemen Luar Negeri yang diperiksa oleh Dr Fernandes menunjukkan bahwa Kedutaan Besar Australia di Jakarta tidak mengambil tindakan untuk memprotes penggunaan napalm di Indonesia.
Bahkan tidak ada reaksi di Canberra, di mana Pemerintah Perburuhan Perdana Menteri Bob Hawke sangat ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia dan negosiasi terbuka dengan Jakarta tentang sumber daya minyak dan gas di Laut Timor.
Pada tahun 2006, menyusul terbitnya tuduhan penggunaan napalm Indonesia terhadap warga sipil Timor dalam laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menteri Pertahanan Indonesia pada saat itu Juwono Sudarsono menyatakan bahwa serangan semacam itu "tidak pernah terjadi".
"Bagaimana bisa kita pakai napalm untuk melawan orang Timor? Dulu kita bahkan tidak punya kapasitas untuk mengimpor apalagi membuat napalm," kata Pak Sudarsono.
Namun, seorang saksi mata yang dikutip oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lucas da Costa Xavier, mengenang kejadian di Timor Leste.
"Pepohonan dan rumput akan terbakar ketika bom menghantam merek. Banyak warga sipil meninggal karena meminum air yang terkontaminasi pecahan peluru dari bom yang dijatuhkan dari pesawat, dan banyak yang meninggal. luka bakar saat itu musim kemarau, jadi rumput mudah terbakar," katanya.
Dr Fernandes mengatakan dokumen departemen Luar Negeri penting karena itu adalah bukti kuat pertama napalm dari catatan resmi, dan bukan hanya kesaksian para penyintas.
"Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa orang Timor-Leste dan sekelompok kecil aktivis internasional yang mendukung mereka mengatakan yang sebenarnya," kata Dr Fernandes.
Baca Juga: Sejarah Timor Leste Pernah Jadi Bagian Wilayah RI, Ini Jejak-jejak Indonesia di Bumi Lorosae