Selama hampir setengah abad, "petinggi militer punya waktu untuk memperkaya diri mereka sendiri", kata Francoise Nicolas, direktur Asia Institut Hubungan Internasional Prancis.
Sementara itu, kepemimpinan singkat pemerintahan kuasi-sipil dari 2011-21 tidak banyak mengubah itu.
Namun, menurut Nicolas militer mungkin mengkhawatirkan prospek masa depannya setelah partai Suu Kyi menang telak pada November.
“Ini berisiko membahayakan sebagian dari kekayaan mereka dan sangat mungkin merupakan bagian dari keputusan mereka untuk melakukan kudeta,” tambahnya. Di mana setelah kudeta, militer mendapatkan kembali kendali atas perusahaan-perusahaan negara.
Kudeta Myanmar sendiri telah mendapat kecaman baik dari rakyat Myanmar maupun masyarakat internasional, termasuk AS.
Pada hari Kamis (11/2), Amerika Serikat memberikan sanksi kepada petinggi negara itu, di mana Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahannya memutus akses para pemimpin militer ke dana US $ 1 miliar di AS.
Sementara Departemen Keuangan memblokir semua aset dan transaksi AS dengan 10 pejabat militer saat ini atau mantan yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari.
Namun, para ahli percaya bahwa para panglima militer masih memiliki akses ke kekayaan yang sangat besar dari para konglomerat di belakang mereka.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari