Intisari-Online.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membatalkan perintah darurat nasional yang digunakan untuk mendanai tembok perbatasan Donald Trump.
Dalam sepucuk surat kepada Kongres pada hari Kamis, Biden menulis bahwa perintah itu "tidak beralasan" dan mengatakan bahwa tidak ada lagi pajak dolar yang akan dibelanjakan untuk pembangunan tembok tersebut.
Dilansir dari BBC pada Jumat (12/2/2021), Trump mengumumkan keadaan darurat di perbatasan selatan pada 2019, yang memungkinkannya melewati Kongres dan menggunakan dana militer untuk pembangunannya.
Baca Juga: Mudah, Ini 4 Cara Menghilangkan Kutil di Tangan dengan Bahan Alami
Ketika Trump meninggalkan kantor, sekitar 25 miliar US Dollar (Rp349,4 triliun) telah dihabiskan untuk proyek tersebut.
Pengumuman dari Presiden Biden adalah yang terbaru dari serangkaian perintah eksekutif yang telah membatalkan bagian-bagian penting dari agenda mantan Presiden AS.
Pekan lalu, Presiden Biden menandatangani perintah yang berupaya menyatukan kembali keluarga migran yang terpecah karena kebijakan era Trump, dan memerintahkan penyelidikan agenda imigrasi pendahulunya.
Dalam sebuah surat pada hari Kamis, Presiden Biden menulis bahwa dia juga akan meminta peninjauan atas "semua sumber daya yang dialokasikan atau dialihkan" untuk pembangunan tembok.
Membangun tembok perbatasan adalah janji khas kampanye presiden Trump tahun 2016.
Tetapi proyek tersebut menghadapi tentangan kuat di DPR yang dikendalikan Demokrat, dan Presiden dari Partai Republik itu mengumumkan dia akan menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai pembangunannya.
Deklarasi darurat memungkinkan presiden AS untuk menghindari proses politik yang biasa dan untuk mengakses pendanaan militer.
Berbagai jenis pagar dengan total jarak 654 mil (lebih dari 1.000 km) sudah ada sebelum Trump menjadi presiden pada tahun 2017.
Selama waktunya di kantor, 80 mil penghalang baru dibangun di tempat yang sebelumnya tidak ada, dan hampir 400 mil menggantikan bagian struktur yang ada.
"Keadaan darurat nasional Trump tidak pernah tentang keamanan," tulis Anggota Kongres Demokrat Arizona Raul Grivalva di Twitter setelah pengumuman Presiden Biden.
"Sekarang kita harus membatalkan kontrak dan memastikan bahwa tidak ada tembok perbatasan yang dibangun."
Mantan penasihat kampanye Trump, Jason Miller juga turun ke Twitter untuk mengomentari keputusan tersebut, menulis "Biden menyukai imigrasi ilegal".
Tetapi beberapa bagian dari kebijakan imigrasi administrasi Trump akan tetap berlaku.
Pada konferensi pers pada hari Rabu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki tampaknya mengonfirmasi bahwa pemerintahan baru akan mempertahankan kebijakan era Trump yang memungkinkan pejabat perbatasan untuk segera mengusir imigran tidak berdokumen di tengah pandemi virus corona.
"Karena pandemi dan fakta bahwa kami tidak punya waktu, sebagai administrasi, untuk menerapkan proses yang manusiawi dan komprehensif untuk memproses individu yang datang ke perbatasan," katanya.
"Sekarang bukan waktunya untuk datang, dan sebagian besar orang akan ditolak".