Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan AS mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Selasa (2/2).
Mereka menyerukan tentara Myanmar untuk membebaskan para pemimpin yang ditahan.
Pada 3 Maret, tentara Myanmar mengumumkan pembentukan Dewan Administrasi Nasional, badan untuk menggantikan sementara pemerintah lama.
Gubernur Aung Hlaing menjabat sebagai Ketua Dewan baru.
Sedangkan Dewan Administrasi Nasional Myanmar terdiri dari 11 pejabat, sebagian besar dari mereka adalah anggota militer negara ini.
Pasal 419 Konstitusi Myanmar menetapkan bahwa Panglima Angkatan Darat memegang kekuasaan tertinggi di legislatif, eksekutif dan yudikatif, setelah dialihkan kendali negara.