Wang bertemu dengan Gubernur Jenderal Min Aung Hlaing, yang memegang kekuasaan tertinggi di Myanmar setelah kudeta.
Menurut sumber Reuters, Gubernur Jenderal Aung Hlaing berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi tentang kekhawatiran kecurangan pemilu.
Namun saat ditanya masalah itu, Vuong Van Ban tidak menanggapi pernyataan itu.
Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa kudeta itu sesuai dengan hukum ketika pemerintah sipil tidak menanggapi militer atas tuduhan kecurangan pemilu.
Selama pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Inggris menyusun draf, menyerukan pemulihan internasional pemerintah sipil di Myanmar.
Namun draf pernyataan bersama tersebut tidak disetujui oleh China, sehingga tidak bisa diumumkan.