"Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial."
Pada hari Senin, kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah menyebut kudeta itu sebagai "perombakan kabinet."
Sementara banyak negara menghindari Myanmar karena kediktatoran militernya antara 1962 dan 2011, China mendukungnya dan juga telah membina hubungan yang sehat dengan Suu Kyi sejak dia menjadi pemimpin pada tahun 2015.
China membela Myanmar dan Suu Kyi saat mereka menghadapi tuduhan genosida.
Suu Kyi dituduh mendepak setidaknya 740.000 Muslim Rohingya ke luar negeri sejak Agustus 2017, menurut Human Rights Watch.
Pada akhir Januari 2020, Pengadilan Internasional PBB memutuskan bahwa Myanmar harus "mengambil semua tindakan" untuk mencegah genosida terhadap etnis minoritas.
Pada bulan yang sama, China mengatakan bahwa pihaknya "dengan tegas mendukung upaya Myanmar untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah serta martabat nasionalnya di arena internasional," lapor AFP.
(*)