Perusahaan-perusahaan minyak yang mengebor di ladang-ladang ini membayar sebagian besar royalti mereka kepada Pemerintah Timor-Leste dan uang itu masuk ke dana minyak khusus.
Namun dokumen dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru menunjukkan bahwa dana ini sangat berbahaya.
Ladang minyak semakin menipis dan harga minyak yang rendah mengurangi tingkat pembayaran royalti oleh perusahaan energi.
Masalah ketiga adalah praktik Pemerintah Timor Leste dalam membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan oleh dana tersebut.
"Lebih dari 75 persen sumber daya di ladang Bayu-Undung dan Kitan telah habis," kata dokumen kementerian itu.
"Sejak 2012 (pendapatan minyak dan gas) mengalami penurunan."
"Pada 2014, pendapatan minyak dan gas memberikan pendapatan 40 persen lebih sedikit kepada pemerintah Timor Leste dibandingkan pada 2013.”
Pada tahun 2014, dana minyak bumi menyumbang 93 persen dari total pendapatan negara, tetapi pemerintah telah menghabiskan dua kali pendapatan sebenarnya dari dana tersebut setiap tahun sejak 2008.
Kritik serupa datang dari LSM Timor Leste La'o Hamutuk.
"Total cadangan minyak dan gas hanya cukup untuk mendukung setengah dari tingkat belanja negara saat ini," katanya.
"Ini bisa mengosongkan Dana Perminyakan pada awal 2022."