Intisari-Online.com - Kongres Amerika Serikat (AS) telah menyetujui RUU belanja pertahanan baru 740.5 miliar US Dollar.
Hanya saja RUU diyakini bisa membuat "Perang Dunia III" dengan Beijing.
Dilansir dari express.co.uk pada Senin (4/1/2021), undang-undang tersebut meloloskan Senat pada hari Jumat dengan 81 suara berbanding 14.
Suara itu cukup untuk membatalkan veto presiden yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Begitu sebuah undang-undang telah diveto oleh presiden, dibutuhkan dua pertiga mayoritas kongres untuk membatalkannya.
Ini dicapai oleh aliansi lintas partai dari anggota parlemen Demokrat dan Republik.
RUU itu termasuk lima tahun 18.5 miliar US Dollar 'Pacific Deterrence Initiative' untuk meningkatkan kehadiran militer AS di Samudra Pasifik.
Ketegangan antara Amerika dan China telah melonjak di wilayah ini, dengan AS menolak untuk menerima klaim kedaulatan Beijing atas Laut China Selatan.
Undang-undang baru, yang mencapai 4.500 halaman, dirancang oleh komite angkatan bersenjata Senat.
Pimpinannya, Senator Republik James Inhofe, mengklaim Beijing sedang mempersiapkan "Perang Dunia III" di Laut China Selatan.
"Kami berada dalam situasi paling berbahaya yang pernah kami alami sebelumnya."
Jack Reed, seorang Demokrat yang melayani di komite angkatan bersenjata Senat, menggemakan pandangan ini.
“Ini adalah pertama kalinya kami benar-benar mundur dan berkata: Kami memiliki ancaman baru yang meningkat di Pasifik."
"Kita harus mengambil pandangan holistik."
Tindakan pembelaan tersebut adalah pertama kalinya veto presiden dibatalkan selama masa jabatan Trump.
Trump keberatan dengan undang-undang tersebut.
Ini karena membatasi kemampuannya untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan dan Eropa dan tidak menghapus perlindungan tanggung jawab dari perusahaan media sosial.
Itu juga akan mengganti nama pangkalan militer Amerika yang saat ini dinamai setelah pemimpin Perang Saudara Konfederasi.
Setelah pemungutan suara, presiden men-tweet: “Senat Republik kami baru saja melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan Pasal 230, yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada perusahaan-perusahaan Teknologi Besar."
Membenarkan keputusannya untuk mendukung RUU tersebut, Mitch McConnell, pemimpin Senat Republik, berkomentar: "Inilah yang menjadi fokus Senat - menyelesaikan undang-undang pertahanan tahunan yang menjaga pria dan wanita pemberani kami yang secara sukarela mengenakan seragam."
“Kami telah mengesahkan undang-undang ini 59 tahun berturut-turut."
"Dan dengan satu atau lain cara, kami akan menyelesaikan NDAA tahunan ke-60 dan mengesahkannya menjadi undang-undang sebelum Kongres ini berakhir pada hari Minggu."
Ketegangan antara AS dan China telah melonjak selama masa jabatan Trump.
Kedua negara adidaya itu telah bentrok karena perdagangan, virus corona, hak asasi manusia, dan sejumlah sengketa wilayah.
Klaim kedaulatan Beijing atas Laut China Selatan tumpang tindih dengan klaim dari enam tetangganya.
Amerika Serikat (AS) dan kekuatan barat lainnya, menolak untuk menerima klaim China dan mendemonstrasikan ini dengan mengirimkan kapal perang untuk patroli di wilayah tersebut.
AS tidak mau sampai Beijing mendominasi dunia.