Penulis
Intisari-Online.com - China telah dituduh menahan lebih dari satu juta umat Muslim, sebagian besar Uighur, di kamp-kamp penahanan di provinsi barat laut.
Ada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas termasuk penyiksaan, pelecehan seksual, dan sterilisasi paksa.
Tentu sajaBeijing membantah klaim tersebut.
Tetapi mereka menolak untuk mengizinkan jurnalis internasional mengunjungi daerah yang terkena dampak.
Situasi itu membuat hubungan China dan Inggris memburuk.
Akibatnyaamandemen House of Lordsakan memberi pengadilan tinggi Inggris kekuasaan untuk memutuskan apakah China bertanggung jawab atas genosida.
Setiap langkah seperti itu kemungkinan akan menyebabkan penurunan dramatis dalam hubungan Inggris-China dan dapat menghilangkan harapan kesepakatan perdagangan pasca-Brexit.
Amandemen tersebut telah diajukan oleh mantan menteri Konservatif Lord Forsyth, Buruh Lady Kennedy, dan crossbencher Lord Alton.
Sir Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Tory dan pendukung Brexit terkemuka, juga memberikan dukungannya.
Menurut Sekretaris Perdagangan The Guardian Liz Truss senang Pemerintah mendukung langkah ini.
Namun, Kementerian Luar Negeri dikatakan menentang pengadilan internasional, bukan pengadilan Inggris, yang harus menentukan apakah China bersalah atas genosida.
Seorang juru bicara Departemen Perdagangan Internasional (DIT) membantah pihaknya berselisih dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (FCDO).
"Laporan ini tidak benar," tulis laporan seperti dilansir dari express.co.uk pada Sabtu (26/12/2020).
"DIT dan FCDO sepenuhnya selaras dengan kebijakan kami terhadap China."
Menteri Kantor Luar Negeri Nigel Adams memperingatkan mungkin ada "pelarian aset" jika Inggris segera memberlakukan sanksi baru yang ditujukan pada pejabat China yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
“Tidak benar untuk berspekulasi atau terburu-buru mengambil tindakan.
“Ada kemungkinan besar Anda akan melihat pelarian aset jika itu masalahnya.”
Namun, Adams mengakui ada "bukti yang kredibel, mengganggu dan terus berkembang" dari kerja paksa yang digunakan di Xinjiang, menyusul laporan bahwa tahanan kamp penahanan diharuskan untuk melakukan kerja keras tanpa bayaran.
"Semua bisnis yang terlibat dalam investasi di Xinjiang atau dengan bagian dari rantai pasokan mereka di Xinjiang harus melakukan uji tuntas yang sesuai untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa aktivitas mereka tidak mendukung, atau berisiko terlihat mendukung, setiap pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia."
Sekitar 20 persen pasokan kapas dunia berasal dari provinsi Xinjiang di China.
Sebuah laporan yang dirilis minggu lalu oleh Center for Global Policy menyarankan setengah juta orang telah dipaksa untuk memetik kapas di Xinjiang, dengan industri yang "tercemar" oleh kerja paksa.
Awal tahun ini AS memberlakukan pembatasan impor pada Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah organisasi paramiliter yang memproduksi sekitar sepertiga kapas dari provinsi tersebut.
Selama dekade terakhir China telah memerangi pemberontak nasionalis dan Islamis di Xinjiang.
Beberapa di antaranya ingin provinsi itu memisahkan diri sebagai negara merdeka Turkestan Timur.
Para ekstremis telah melakukan sejumlah serangan teroris di seluruh negeri termasuk serangan tahun 2013 di Lapangan Tiananmen yang menewaskan lima orang, termasuk tiga penyerang.
China mengklaim kamp penahanannya digunakan murni untuk melawan ideologi ekstremis.
Tetapi pengamat independen menuduh mereka menahan ratusan ribu orang yang tidak bersalah, dengan ekspresi religiusitas yang dihukum.
Pada bulan September, para menteri Inggris mengumumkan bahwa mereka akan memperbarui Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 untuk menambahkan hukuman berat bagi ketidakpatuhan, termasuk jika perusahaan gagal melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Ada kemarahan di AS bahwa pertemuan puncak investasi UE-China yang direncanakan akan berlangsung dalam iklim ini.
Jake Sullivan, yang secara luas dianggap sebagai penasihat keamanan nasional untuk Presiden Biden, telah mendesak Eropa menahan diri.
Dalam sebuah tweet, dia menyerukan "konsultasi awal dengan mitra Eropa kami tentang keprihatinan bersama kami tentang praktik ekonomi China".
Hubungan antara AS dan China memburuk tajam di bawah kepresidenan Trump terkait perdagangan, virus corona, pelanggaran hak asasi manusia, dan sengketa wilayah.