Publikasi itu diterbitkan oleh China State Shipbuilding Corporation milik negara yang merupakan perusahaan yang membangun produknya untuk Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
"Dalam kasus konflik Nagorno-Karabakh, 'perisai' untuk melawan drone tidak digunakan secara efektif," kata artikel itu. “Meskipun masing-masing pihak menghantam sejumlah besar drone musuh, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghentikan drone yang masuk agar tidak menimbulkan kerusakan.”
“Militer kami memiliki sejumlah besar drone dari berbagai jenis dan juga menghadapi ancaman drone musuh yang canggih. dibandingkan dengan drone yang kami lihat dalam konflik Nagorno-Karabakh, ancaman drone yang kami hadapi lebih berteknologi maju, lebih sulit untuk dideteksi dan membela (melawan),” tambah artikel itu.
"Bagi sebagian besar unit militer Tiongkok di tingkat akar rumput, cara melawan drone masih menjadi pelajaran baru," kata artikel itu.
Artikel tersebut merekomendasikan agar unit individu mempelajari lebih lanjut karakteristik kekuatan dan kelemahan semua jenis drone dan strategi untuk memerangi mereka.
Sebenarnya, militer China juga memiliki banyak drone yang dapat digunakan.
Sebagian besar analis percaya bahwa, setidaknya untuk saat ini, China tidak akan memanfaatkan kemampuan UAV-nya dengan cara agresif yang dimiliki AS, misalnya dengan melakukan pembunuhan terarah seperti yang dilakukan pada Jenderal Iran Qassem Soleimani pada Januari lalu.
Sebaliknya, diyakini bahwa China lebih konservatif dalam pendekatan mereka.