Aktivis hukum mengatakan pembentukan dewan tersebut merupakan pelanggaran serius atas kemerdekaan KPK dan popularitas organisasi penangkap koruptor tersebut.
Dewan pengawas itu juga disebut memperlambat kinerja KPK dan membuka kemungkinan kebocoran yang sebabkan berhentinya suatu kasus korupsi diusut.
Dewan pengawas tersebut termasuk dalam perubahan kontroversial dari amandemen atas UU KPK tahun 2002, yang pengesahan amandemennya diselesaikan dengan terburu-buru oleh DPR selama sidang final pada September 2019 lalu.
Politikus PDIP memiliki rekam jejak kelakuan buruk yang panjang.
Januari lalu, pengacara Harun Masiku membayar seorang komisaris pemilu sebesar Rp 600 juta agar ia bisa mencurangi pemilu dan bisa duduk di parlemen.
Masiku sampai saat ini masih buron.
Gerindra sebagai partai terbesar ketiga di Indonesia masih dapat menjaga reputasi bersihnya.
Prabowo, yang juga menjabat ketua partai Gerindra, berang saat mengetahui keterlibatan Edhy Prabowo dalam kasus korupsi ekspor benur.