Puluhan ribu orang tewas dalam perang itu.
Sekitar satu juta orang pun mengungsi.
Dua belah pihak diduga melakukan genosida dan pembersihan etnis.
Kebanyakan pengungsi dalam perang itu merupakan warga Azerbaijan.
Baca Juga: Kian Terperosok, Inilah Militer Paling Lemah di Dunia, Salah Satunya Negara Asia Tenggara
Tentara Armenia menguasai Nagorno-Karabakh sebelum gencatan senjata yang dimediasi Rusia disepakati tahun 1994.
Setelah kesepakatan itu, Nagorno-Karabakh tetap menjadi bagian dari Azerbaijan.
Akan tetapi wilayah itu dikendalikan separatis beretnis Armenia yang mendeklarasikan republik tersendiri.
Pemerintah Armenia terang-terangan mendukung mereka. Kesepakatan gencatan senjata itu juga memuat Garis Kontak Nagorno-Karabakh.
Tujuannya adalah memisahkan pasukan Armenia dan Azerbaijan.
Sejak gencatan senjata itu perundingan damai terus dijajaki oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group.
Ini adalah badan yang dibentuk tahun 1992, diketuai Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Namun bentrokan terus berlanjut.
Gejolak serius tahun 2016 menewaskan puluhan tentara, baik di pihak Armenia maupun Azerbaijan.
Konflik itu semakin diperumit situasi geopolitik.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Film Netflix Yang Dapat Penghargaan Meski Sedikit Penonton
Negara anggota NATO, Turki, adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada tahun 1991.
Mantan Presiden Turki, Azeri Heydar Aliyev, pernah menyebut negaranya dan Azerbaijan sebagai "satu bangsa-dua negara".
Keduanya, menurut dia, memiliki budaya dan dan dihuni warga berbangsa Turki.
Turki tidak memiliki hubungan resmi dengan Armenia.
Pada 1993, Turki menutup perbatasan mereka dengan Armenia.
Kebijakan itu untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Azerbaijan selama perang di Nagorno-Karabakh.
Sementara itu, Armenia berhubungan baik dengan Rusia.
Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia.
Dua negara itu adalah anggota aliansi militer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO).
Namun Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga memiliki hubungan erat dengan Azerbaijan.
Pada 2018, terjadi revolusi damai di Armenia saat rezim yang dipimpin Serzh Sargysan tumbang.
Pemimpin kelompok pro-revolusi, Nikol Pashinyan, terpilih menjadi Perdana Menteri Armenia usai pemilu tahun itu.
Pashinyan lalu bersepakat dengan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, untuk mengurangi ketegangan.
Mereka membuat pusat kontak militer pertama yang akan menjembatani kedua negara.
Pada 2019, Armenia dan Azerbaijan bersama-sama menyatakan perlunya "mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan penduduk menyambut perdamaian".
Namun tahun ini, selama beberapa bulan ketegangan antara dua negara meningkat.
Pertempuran bersenjata yang sengit di Nagorno-Karabakh juga terjadi.
Tidak jelas siapa yang pertama kali memercikkan konflik baru Juli lalu.
Peristiwa bulan itu menimbulkan korban di kedua sisi.
Pertempuran Armenia dan Azerbaijan berakhir November ini ketika mereka setuju meneken kesepakatan perdamaian yang dimediasi Rusia.
Berdasarkan dokumen itu, Azerbaijan akan mempertahankan beberapa daerah yang mereka kuasai selama konflik.
Adapun Armenia akan menarik pasukan dari beberapa daerah yang berdekatan dengan wilayah tersebut.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kenapa Armenia-Azerbaijan Perang di Nagorno-Karabakh? Apa yang Direbutkan?"