Ujung-ujingnya yang menjadi sasaran terakhir adalah Indonesia.
Tidak diragukan lagi, Beijing pada akhirnya berharap untuk mencapai kendali de facto atas semua perairan dalam klaim "sembilan garis putus-putus" -nya.
Selama sebagian besar tahun 1990-an dan 2000-an, Indonesia menangani aktivitas Laut Cina Selatan di China dengan cara yang sama seperti kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya: dengan dialog terpisah.
Tetapi ketika Cina maju lebih jauh ke selatan, Indonesia mulai mengambil garis yang lebih tegas.
Pada tahun 2010, China menempatkan saham resmi di lapangan ketika mengirimkan surat ke PBB yang mempertanyakan dasar hukum untuk "sembilan garis putus-putus" China.
Kemudian, pada tahun 2014, perwira tinggi militer Indonesia menuduh China memasukkan perairan dekat Kepulauan Natuna dalam garis yang diproklamirkan sendiri dan memperingatkan bahwa kekuatan militer China dapat mengguncang Asia Tenggara.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia menyebut klaim China di kawasan itu sebagai " ancaman nyata " bagi negaranya.
Jakarta juga memperingatkan, jika didesak,bisa mengambil tindakan hukum terhadap China , seperti yang dilakukan Filipina di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag.
Tindakan seperti itu sekali lagi akan membuat China menjadi sorotan internasional.