Intisari-Online.com - Ketika pemerintah China mengklaim 80% wilayah Laut China Selatan, Filipina menjadi salah satu negara yang menolaknya.
Alasannya karena klaim China dianggap tak masuk akal dan melanggar hukum internasional.
Selain itu, Laut China Selatan merupakan tempat yang sangat penting bagi Filipina.
Sehingga, Filipina pun bersiap jika memang akan terjadi bentrokan dengan China.
Dilansir dari express.co.uk pada Rabu (28/10/2020), Kepala angkatan laut Filipina Giovanni Carlo Bacordo mengumumkan bahwa negaranya akan mengirim ratusan milisi ke perairan yang diperebutkan di Laut China Selatan.
Ini dilakukan untuk menjaga kendali atas wilayah mereka.
Tetapi para ahli telah memperingatkan bahwa rencana baru itu akan meningkatkan risiko pertemuan antara pasukan non-militer di perairan yang sudah retak itu.
Filipina, di antara negara-negara Indo-Pasifik lainnya, baru-baru ini menegaskan kembali klaim mereka atas perairan tersebut, dengan AS dan India menantang China atas klaim "penindasan" tentang "kedaulatan" mereka.
Bacordo mengumumkan lebih dari 240 milisi akan dikirim ke Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly.
Jumlah tersebut akan datang dari nelayan lokal, yang akan dilatih menjadi unit pengangkut laut dengan rencana untuk melawan penangkapan ikan China yang agresif.
Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengumumkan tidak ada anggaran pemerintah untuk pelatihan milisi, dan tidak ada jadwal untuk penempatan mereka.
Itu terjadi setelah tahun lalu melihat setidaknya 100 kapal nelayan yang diduduki milisi China berkerumun di sekitar Pulau Thitu, yang dimiliki oleh Filipina.
Tetapi Chen Xiangmiao, peneliti asosiasi dengan Institut Nasional untuk Studi Laut China Selatan, memperingatkan milisi yang baru diumumkan kemungkinan akan menyebabkan bentrokan yang lebih tidak resmi antara China dan Filipina.
"Antara China dan Vietnam, konflik antara milisi atau kekuatan non-militer lainnya mungkin akan meningkat," kata Chen Xiangmiao.
Collin Koh, peneliti dari S Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, menambahkan rencana baru tersebut merupakan reaksi terhadap ekspansi China yang agresif.
“China menggunakan milisi maritim untuk mendukung klaim di perairan yang disengketakan," jelas Collin Koh.
"Dan begitu pula Vietnam meskipun mereka berinvestasi dalam membangun angkatan laut dan badan penegakan hukum maritim mereka.
“Mungkin tepat untuk melihat milisi maritim sebagai bagian dari pendekatan 'seluruh bangsa' atau 'seluruh masyarakat' dalam mengamankan kepentingan maritim nasional.”
Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini menegaskan kembali klaim negaranya atas sebagian Laut Cina Selatan.
Dalam pidatonya di majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Duterte merujuk pada putusan tahun 2016 yang mengabadikan klaim Filipina atas perairan tersebut.
Namun Presiden Duterte menanggapi ekspansi China dalam pidatonya, dan berkata "penghargaan tersebut sekarang menjadi bagian dari hukum internasional" dan bahwa "kami dengan tegas menolak upaya untuk melemahkannya."
Apa yang dilakukan Filipina hampir sama dengan negara-negara lain ddi Laut China Selatan yang menolak kontrol agresif China atas perairan tersebut.
Sementara Presiden China Xi Jinping memperingatkan negara lain bahwa mereka akan menggunakan pasukan militernya untuk mempertahankan "kedaulatan" China.
Sebab, China mengklaim akan terus berjuang hingga sampai akhir demi menjadi negara adidaya nomor satu di dunia."
"Kami percaya diri."
"Karena China adalah kekuatan positif di kawasan ini."
"Kami kuat dan siap melawan dunia," tutup Presiden China Xi Jinping.