Intisari-Online.com - Bahrain dan Israel telah menandatangani komunike bersama untuk meresmikan normalisasi hubungan kedua negara.
Penandatanganan itu terjadi selama kunjungan delegasi Israel dan AS ke Manama, Bahrain untuk memperluas kerja sama yang telah dipromosikan Washington sebagai benteng anti-Iran dan potensi pertumbuhan ekonomi.
Bulan lalu, Bahrain mengikuti Uni Emirat Arab (UEA) dalam menyetujui untuk menormalkan hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi AS.
Hal itu tentu saja mengejutkan warga Palestina yang telah menuntut kenegaraan sebelum pemulihan hubungan regional semacam itu.
UEA dan Bahrain menjadi negara Arab ketiga dan keempat yang setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, menyusul kesepakatan damai Mesir dengan Israel pada 1979 dan pakta 1994 dengan Yordania.
Bagi sekutu AS, ini adalah kesempatan untuk menutup barisan di Iran secara lebih terbuka.
Melansir Al Jazeera, Minggu (18/10/2020), delegasi Israel didampingi oleh Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.
"Ini benar-benar kunjungan yang bersejarah, untuk memulai membuka hubungan antara kedua negara," kata Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani setelah upacara penandatanganan dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Alon Ushpiz dan Penasihat Keamanan Nasional Meir Ben-Shabbat.
Al-Zayani menyentuh siku dengan Ben-Shabbat, yang menggambarkan langkah itu sebagai "awal yang menjanjikan" dan mengatakan bahwa delegasi Israel diterima "dengan tangan terbuka, dengan kehangatan dan keramahan".
Israel dan Bahrain menandatangani apa yang disebut "Abraham Accords" pada upacara Gedung Putih pada 15 September.
Namun, dokumen yang ditandatangani tidak mencapai perjanjian formal.
Kesepakatan itu telah memicu kemarahan di antara warga Bahrain di dalam dan luar negeri.
Pemerintah Bahrain mengatakan kesepakatan itu melindungi kepentingannya dari Iran.
Al-Zayani mengatakan keterlibatan dan kerja sama adalah cara yang paling efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan perdamaian sejati dan abadi di kawasan itu.
Dia juga mengatakan negaranya mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui dialog.
Sementara itu, Mnuchin menggambarkan kesepakatan itu sebagai langkah penting dalam stabilitas regional dan "hanya awal dari pekerjaan yang akan datang".
"Saya pikir peluangnya jauh lebih dari sekadar investasi," kata Mnuchin sebelumnya kepada wartawan.
“Ada dalam teknologi, membangun berbagai bisnis yang berbeda - dan dalam kasus Bahrain juga, benar-benar memperluas peluang bagi mereka dengan cukup, cukup, cukup dramatis.”
Upacara tersebut juga menampilkan penandatanganan beberapa nota kesepahaman.
Nota kesepahaman itu mencakup perdagangan, layanan udara, telekomunikasi, keuangan, perbankan dan pertanian, menurut daftar yang diberikan oleh seorang pejabat Bahrain.
Houda Nounoo, seorang diplomat Bahrain, mengatakan kepada wartawan bahwa negara Teluk berencana untuk secara resmi membuka kembali sinagoga tua Manama, yang memiliki komunitas Yahudi beranggotakan 34 orang, untuk festival Purim pada 25 Februari.
Ben-Shabbat, berbicara dalam bahasa Arab pada upacara kedatangan di bandara Manama, mengatakan Israel berharap dapat menjamu delegasi Bahrain di Israel segera.
Mnuchin dan pejabat AS lainnya melakukan perjalanan pada hari Senin ke UEA, di mana kesepakatan dengan Israel telah membuka perdagangan bilateral.
Pada hari Selasa, pejabat AS akan bergabung dengan delegasi pertama UEA ke Israel.
Israel dan UEA akan menandatangani kesepakatan pada Selasa untuk mengizinkan 28 penerbangan komersial mingguan antara bandara Ben Gurion Tel Aviv, Dubai dan Abu Dhabi, kata Kementerian Transportasi Israel pada Minggu.
Sementara itu, kepemimpinan Palestina telah mengutuk perjanjian normalisasi Teluk dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang" bagi aspirasi Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri.
Kesepakatan tersebut menandai pergeseran yang berbeda dalam status quo yang telah berusia puluhan tahun di mana negara-negara Arab telah mencoba untuk mempertahankan persatuan melawan Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Banyak negara Arab mengatakan mereka tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab - yang menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki setelah tahun 1967 dengan imbalan perdamaian dan normalisasi penuh hubungan.
Namun spekulasi telah tersebar luas bahwa beberapa negara di kawasan itu akan segera bergabung.
Perdana Menteri sayap kanan Israel Benjamin Netanyahu menegaskan lebih banyak negara di Timur Tengah menginginkan hubungan dengan Israel karena prioritas telah bergeser, dengan alasan negara-negara sekarang menghargai peluang perdagangan yang menguntungkan di atas konflik Palestina.
Tetapi Arab Saudi mengatakan tidak akan mengikuti sekutunya Bahrain dan UEA dalam membangun hubungan diplomatik tanpa resolusi untuk masalah Palestina.