Intisari-Online.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diundang datang ke Amerika Serikat setelah puluhan tahun masuk daftar hitam Negeri Paman Sam.
Tentu saja undangan tersebut membuat banyak pihak yang bertanya-tanya dengan kebijakan AS?
Apalagi, masuknya Prabowo dalam daftar hitam didasari atas tuduhan pelanggaran HAM berat selama Orde Baru.
Namun, kini, AS nampaknya harus pura-pura tidak melihat 'buku hitam' tersebut.
Pasalnya, menurut dugaan beberapa pihak, ada sebuah agenda yang sangat besar dibalik undangan tersebut.
Apalagi kunjungan tersebut dilakukan kala pandemi, saat banyak pihak menghindari kontak langsung.
Lalu, apakah kira-kira alasan utama AS mengundang Menhan Prabowo?
Benarkah ini dipicu oleh rencana besar Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Indonesia?
Undangan untuk Prabowo Subianto datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper.
Undangan itu diterima Prabowo setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Prabowo Subianto.
Dilansir Bangkapos.com dari Tribunnews.com, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kepada Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari strategi menghadapi China.
Menhan AS undang Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam pada 15-19 Oktober 2020.
Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan, China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.
"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2020).
"Indonesia diprediksi oleh AS akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China," jelas Hikmahanto.
Padahal, lanjut dia, Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China.
Oleh karenanya, kata dia, Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara.
Namun dibalik kerjasama itu, dia menjelaskan, AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China.
"AS juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada AS, utamanya dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan," paparnya.
Dalam konteks ini, imbuh dia, Menhan Indonesia harus tetap berangkat ke AS untuk menghadiri undangan Menhan AS.
"Keberangkatannya untuk menegaskan Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," ucapnya.
Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo menurut dia, harus mendapat jaminan dari pemerintah AS.
Hal itu tak lain agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
Visa untuk Prabowo
Diketahui, pada 2000, harian New York Times mengatakan Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.
Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo Subianto ditolak.
Prabowo Subianto mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.
Dia membantah telah melakukan kesalahan.
Prabowo Subianto masuk daftar hitam AS karena diduga berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak beberapa dekade lalu.
Melansir South China Morning Post, Prabowo Subianto ditolak visanya oleh AS sejak pertengahan tahun 2000.
Tuduhan AS mengatakan bahwa Prabowo Subianto berada di balik kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pasca tumbangnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Menurut aktivis hak asasi manusia, Prabowo Subianto telah melakukan penculikan dalam upaya gagal untuk menjaga agar mantan presiden Soeharto tetap berkuasa.
Selain itu, Prabowo Subianto dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur (saat ini Timor Leste) yang memisahkan diri dari Indonesia sejak 2002. (*)
Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id: https://bangka.tribunnews.com/2020/10/12/prabowo-diundang-ke-as-setelah-lama-ditolak-gegara-china-mau-bangun-pangkalan-militer?page=all