Resolusi Senat yang diusulkan menyoroti impunitas (kebebasan dari hukuman) yang terus dinikmati oleh mereka yang melakukan kejahatan, dan meminta para pemimpin politik Indonesia untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Ini meminta semua badan pemerintah AS yang relevan untuk "menemukan, mengidentifikasi, menginventarisasi, merekomendasikan untuk deklasifikasi, dan menyediakan kepada publik semua catatan dan dokumen rahasia tentang pembunuhan massal 1965-1966, termasuk namun tidak terbatas pada catatan dan dokumen yang berkaitan dengan operasi rahasia di Indonesia mulai 1 Januari 1964-30 Maret 1966,” dan untuk mempercepat penerbitan atas rilis publik file-file tersebut.
“Pemerintah AS bisa membantu pemerintah Indonesia menyoroti pembantaian 1965-66,” kata Kine. "Akuntabilitas yang berarti atas kejahatan keji tersebut - termasuk peran pemerintah AS - memerlukan pengungkapan penuh dan deklasifikasi semua informasi resmi yang relevan."
Kutipan dari 39 Dokumen Kedutaan Besar AS yang Tidak Diklasifikasikan di Jakarta:
"Kami terus menerima laporan (tentang) PKI dibantai oleh Ansor (milisi Muslim) di banyak daerah di Jawa Timur. Pembunuhan PKI terus berlanjut di desa-desa yang berbatasan dengan Surabaya dan luka-luka dibebaskan dari Surabaya menolak untuk kembali ke rumah mereka. Menurut Kepala KA Jatim, 5 stasiun ditutup karena pekerja takut masuk kerja karena beberapa di antaranya telah dibunuh." (Telegram dari Konsulat AS di Surabaya ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 26 November 1965)
"Sementara itu, baik di banyak provinsi maupun di Jakarta, penindasan terhadap PKI terus berlanjut, dengan masalah pokok tentang apa yang harus diberi makan dan di mana akan menampung para narapidana. Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI mereka, atau dengan membunuh mereka sebelum mereka ditangkap." (Telegram bertanda "Rahasia" dari Penasihat Urusan Politik di Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Washington DC, 30 November 1965)
"Muhammadiah (merujuk pada Muhammadiyah, organisasi keanggotaan massa Muslim tertua di Indonesia) melaporkan bahwa para pengkhotbah di masjid-masjid Muhammadiah mengatakan kepada jemaah bahwa semua yang secara sadar bergabung dengan PKI harus dibunuh. Anggota PKI yang 'sadar' digolongkan sebagai kafir tingkat terendah, yang penumpahan darahnya sebanding dengan membunuh ayam. Hal ini tampaknya memberikan izin luas bagi Muslim Muhammadiah untuk membunuh. Kebijakan reformis Muhammadiah sangat mirip dengan isu-isu 'Penafsiran Akhir' oleh NU yang konservatif (merujuk pada keanggotaan massa organisasi Muslim Nahdlatul Ulama), yang menyarankan pendapat Muslim di sini secara praktis dengan suara bulat tentang pembuangan anggota PKI." (Telegram bertanda "Rahasia" dari Konsulat AS di Medan ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 6 Desember 1965)
"(Kekerasan anti-PKI) sekarang telah mengakibatkan sekitar 100.000 kematian PKI. Sumber Bali yang dapat dipercaya memberi tahu Kedutaan Besar bahwa kematian PKI di pulau Bali sekarang berjumlah sekitar 10.000 dan termasuk orang tua dan bahkan kerabat jauh dari Gubernur Komunis-kripto Sutedja." (Telegram bertanda "Rahasia" dari Penasihat Urusan Politik di Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Washington DC, 21 Desember 1965)